Pemilu 2024

ENAM Faktor Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu, Salah Satunya Tukar Guling Promosi Jabatan

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, ada enam faktor kenapa pelanggaran ini masih terus terjadi.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terus terjadi, bahkan cenderung meningkat dari Pemilu 2019 hingga Pilkada 2020. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) terus terjadi, bahkan cenderung meningkat dari Pemilu 2019 hingga Pilkada 2020.

Berdasarkan data pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019, Bawaslu telah merekomendasikan atau meneruskan sebanyak 845 perkara ke Komisi ASN (KASN). Sedangkan pada Pilkada 2020 terdapat 1.398 kasus yang diteruskan ke KASN.

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, ada enam faktor kenapa pelanggaran ini masih terus terjadi.

Faktor pertama, jelas Puadi, eratnya keterkaitan dengan mentalitas birokrasi yang jauh dari reformasi.

Kedua, kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon.

Ketiga, digunakannya pemilu sebagai tukar guling untuk promosi jabatan.

Baca juga: Penyebaran Tabloid Anies Baswedan di Tempat Ibadah dan Pasar di Malang Dilaporkan ke Bawaslu

Keempat, adanya intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengkeraman ekosistem yang tidak menguntungkan.

Kelima, penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberikan efek jera pada para pelaku pelanggaran netralitas ASN.

"Keenam, politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peseta pemilu,” bebernya, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Bawaslu dengan Kepala Daerah di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (27/09/2022).

Baca juga: Potensi Produksi di Buton 662 Juta Ton, Dua Tahun Lagi Jokowi Bakal Setop Impor Aspal

Puadi memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019, yang divonis bersalah oleh pengadilan.

Beberapa pelanggaran tersebut antara lain ASN yang berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD Kabupaten.

Sedangkan dalam Pilkada 2020 juga ada beberapa kasus pelanggaran, di antaranya seorang lurah di Konawe Selatan mengirim pesan ke grup WhatsApp yang isinya mendukung seorang pasangan calon.

Baca juga: Polri Evaluasi Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi, Bakal Ditahan?

"Ini banyak hal, tidak hanya etik, tapi juga ada pidananya."

"Strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu antara lain konektivitas pengawasan netralitas ASN dengan berbagai elemen pemerintah."

"Serta mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif," imbuh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Bawaslu berharap melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), para ASN dapat dibina dan diawasi secara konsisten, sehingga pelanggaran serupa tidak terulang kembali pada pemilu mendatang. (Mario Christian Sumampow)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved