FGD Pj Gubernur

Ahmed Zaki Iskandar Sebut Penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta Hak Prerogatif Mendagri

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menyebut penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta merupakan hak prerogatif Mendagri.

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
DPD Partai Golkar DKI Jakarta dan Warta Kota menggelar focus group discussion (FGD) bertema "Mencari Figur Ideal Pejabat Gubernur DKI Jakarta", Rabu (28/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM MENTENG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta dan Warta Kota kembali menggelar focus group discussion (FGD) yang kali ini bertema "Mencari Figur Ideal Pejabat Gubernur DKI Jakarta", Rabu (28/9/2022).

Dalam FGD yang digelar secara hibrid, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan bahwa usai Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria habis masa jabatannya diharapkan bisa mendapatkan sosok Pejabat (Pj) Gubernur yang ideal.

"Alhamdulillah kami bersama bisa berkumpul di sini untuk diskusi kemudian mendengarkan informasi mengenai Jakarta setelah pak Anies dan pak Ariza akan selesai menunaikan tugas diperiodisasi mereka pada Oktober nanti. Mewakili warga masyarakat DKI Jakarta, kami pun berharap nanti Pejabat (Pj) Gubernur provinsi DkI Jakarta ini benar-benar mungkin sosok yang mudah-mudahan ideal untuk memimpin DKI Jakarta nanti," ucap Zaki dalam sambutannya di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Didoakan Sylviana Murni jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar Baharuddin: Terima Kasih Prof

Zaki melanjutkan, adapun mekanisme pemilihan Pj Gubernur DKI Jakarta itu sepenuhnya adalah hak progreatif Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

"Kalau ditanya Bang Zaki ngapain Golkar repot-repot bikin FGD pada hari ini membahas Pj Gubernur DKI Jakarta yang sudah tentu itu hak prerogatif Kemendagri," ujar Bupati Tangerang itu.

Zaki berharap Pj Gubernur DKI Jakarta bisa ideal lantaran nantinya perannya akan merumuskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun.

Baca juga: Jadi Calon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono: Alam Semesta akan Memberikan yang Terbaik

"Jadi kalau ditanya ini Pj Gubernur nanti akan merumuskan APBD murni di tahun 2023, 2024 dan APBD murni 2025. Kami sadar bahwa partai politik juga bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, melalui anggota DPRD kita dari Partai Golkar juga kita disurati oleh Kemendagri untuk memilih calon Pj Gubernur Jakarta," ungkapnya.

"Namun disini kami tidak akan memilih siapa calonnya, tapi kita ingin mendengar kategori dan kriteria seperti apa yang bisa dan layak menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur Jakarta ini," tutup dia.

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta telah mengumumkan tiga nama usulan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Kewenangan Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan, Mutasi hingga Pecat Pegawai

Tiga nama tersebut adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali; Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono; Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memastikan bahwa ketiga nama tersebut sudah sesuai kriteria yang dibutuhkan.

"Saya rasa mereka menguasai. Dari satu sisi Pak Bahtiar dari kementerian, pernah menjabat plt gubernur. Lalu Pak Marullah sebagai sekretaris daerah pernah jadi Wali Kota Jakarta Selatan. Sedangkan, Pak Heru juga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara," ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, setelah mengumumkan tiga nama usulan tersebut, nantinya keputusan siapa yang akan menjadi Pj gubernur diserahkan sepenuhnya oleh Presiden dan Kemendagri. (m27)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved