Sama dengan Reklamasi, Konsep Perluasan Daratan Dinilai Hanya Akal-akalan Anies Baswedan

Konsep perluasan daratan oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai akal-akalan istilah dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena sama dengan reklamasi.

Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyebut konsep perluasan daratan oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai akal-akalan istilah dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena sama dengan reklamasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menilai bahwa perluasan daratan pulau dalam pemanfaatan ruang perairan pesisir memiliki konsep yang sama dengan reklamasi.

Di mana konsep tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. 

"Pak Anies hanya menyiasati bahasa atau istilah saja terkait perluasan daratan dan reklamasi itu," ujar Ida saat dihubungi, pada Selasa (27/9/2022).

Siasat itu digunakan oleh Anies agar masyarakat terkecoh dan tidak menyoroti lebih dalam. Ia juga menyinggung sikap Anies yang sangat kontra dengan reklamasi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang lalu.

Baca juga: Anies Baswedan Singgung Kebijakan Ahok Larang Motor Melintas di Sudirman-Thamrin Tidak Berkeadilan

Menurutnya, Anies seperti menjilat ludahnya sendiri. Hal tersebut dapat dikatakan apabila perluasan daratan memiliki konsep yang sama dengan reklamasi.

Lebih lanjut Ida mengatakan, pihaknya akan memanggil dinas terkait guna menjelaskan pemahaman dan maksud dari perluasan daratan itu.

"Saat kami meminta keterangan, saya sadar bahwa dari Pemprov DKI Jakarta bakal berdalih dengan permainan istilah," ujar Ida.

Baca juga: Tanggapi Beda Arti Perluasan Daratan dan Reklamasi, Wagub DKI Ariza: Perdebatan Itu Biasa   

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan tujuan dari konsep perluasan daratan, yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Sebagai informasi, terdapat dua nomor dalam Pasal 165 Pergub Nomor 31 Tahun 2022.

Konsep perluasan daratan yang tercantum dalam Pasal 165 Nomor 2 huruf i menjelaskan bahwa pengembangan pulau dapat dilakukan perluasan daratan pulau di atas karang mati atau pulau pasir guna mencapai kelengkapan prasarana dan sarana penunjang.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto menegaskan, konsep perluasan daratan berbeda dengan reklamasi.

"Kalau reklamasi itu airnya yang dikasih daratan. Kalau ini (perluasan daratan) kan tidak (menutup air dengan daratan)," ujar Heru, pada Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Klaim Perluasan Daratan Beda Konsep dengan Reklamasi, Begini Reaksi PDIP

Saat ditemui usai Sosialisasi Pergub RDTR di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Heru menjelaskan penerapan konsep perluasan daratan, seperti layaknya membangun rumah apung di atas air.

Ia mengaku bahwa pembangunan rumah apung masih belum memiliki peraturannya hingga saat ini. Oleh karena itu, apabila ingin membangun rumah apung, aturannya tercantum dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2022.

"Nantinya pembangunan rumah apung itu akan dikonsentrasikan di Kabupaten Kepulauan Seribu, di karang-karang yang dangkal," ujar Heru.

Lebih lanjut Heru memastikan, memang di Kepulauan Seribu sudah tidak dimungkinkan apabila dilakukan pembangunan di atas daratan. Alasannya karena Kepulauan Seribu memiliki luas daratan yang terbatas.

Heru mengatakan, apabila, pembangunan dilakukan di daratan, lingkungan di Kepulauan Seribu bakal terdampak. (m36)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved