Mafia Tanah
Mimpi Presiden Jokowi Memindahkan IKN tak Mudah, Mafia Tanah Kuasai Lahan Fasilitas Pendukung
Keinginan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim terganjal oleh mafia tanah.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tak semudah yang dibayangkan.
Ternyata, masih banyak lahan pendukung fasilitas dari IKN di Kaltim itu yang belum beres.
Oleh karena lahan super luas tersebut masih dikuasai mafia tanah, yang tak takut terhadap pemerintah.
Hal itu dikhawatirkan bakal mengganggu pembangunan proyek besar tersebut.
Demikian diungkapkan oleh Juru Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hari Prihatono dalam diskusi bertajuk ‘100 Hari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto: Pemberantasan Mafia Tanah dan Janji Reforma Agraria, Senin (26/9/2022).
Menurut Hari, sejumlah lahan di IKN masih dalam tahap pembebasan.
Khususnya, untuk lahan-lahan yang nantinya bakal dijadikan wilayah pengembangan, seperti lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
“Karena ASN-nya berpindah, harus dipikirkan jika mereka berkeluarga, maka harus ada fasilitas pendidikan dan sebagainya,” katanya.
Baca juga: Jokowi Minta Semua Proyek Strategis Nasional Rampung Sebelum 2024 dan IKN Ditetapkan Jadi PSN
“Ini yang masih membutuhkan lahan-lahan yang cukup banyak,” imbuhnya.
“Sementara lahan-lahan itu masih dalam kawasan hutan dan sebagainya, yang itu juga masih dalam proses pelepasan oleh kementerian-kementerian terkait,” lanjutnya.
Di sisi lain, lahan untuk pembangunan prioritas seperti Istana Presiden hingga kementerian/lembaga strategis statusnya sudah rampung.
“Itu diprioritaskan, untuk saat ini statusnya clean and clear. Itu keseluruhan,” ujarnya.
Baca juga: Supaya Terbiasa dengan Suasana IKN Nusantara, Haornas ke-39 di Digelar di Stadion Batakan Balikpapan
Hari mengatakan, tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN ini adalah menyediakan kebutuhan lahan secara kesulurhan, baik pembangunan struktur maupun infrastruktur.
Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, Hari menilai masih banyak yang perlu dibenahi.
