Korupsi

Mahfud MD Sebut Jokowi Kecewa dengan Mahkamah Agung yang Kerap Loloskan Koruptor

Presiden Jokowi disebut kecewa dengan kasus korupsi yang menimpa lingkungan Mahkamah Agung.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Desy Selviany
Kompas Tv
Menkopolhukam Mahfud MD ungkap kesaksian Kompolnas dalam kasus Ferdy Sambo 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi disebut kecewa dengan kasus korupsi yang menimpa lingkungan Mahkamah Agung.

Jokowi disebut rela amputasi bagian eksekutif namun harus terjegal di Mahkamah Agung dengan diskon putusan hukuman yang ringan. 

Pernyataan kekecewaan Jokowi terhadap korupsi Mahkamah Agung disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD di akun instagramnya pada Selasa (27/9/2022).

Mahfud MD mengaku telah menerima perintah Jokowi untuk reformasi di bidang hukum. Hal itu sesuai pernyataan Jokowi pada Senin (26/9/2022) yang mengaku sudah membicarakan reformasi hukum dengan Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian blak-blakan terkait kekecewaan Jokowi dengan Mahkamah Agung

Kata Mahfud MD Jokowi sangat prihatin dengan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati. 

Baca juga: Kasus Sudrajat Dimyati Jadi Pintu Masuk KPK Usut Suap Perkara Lain di Mahkamah Agung

Pasalnya kata Mahfud MD, selama ini Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi upaya itu kerap sia-sia karena sering gembos di pengadilan. 

Pemerintah juga merasa sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lain-lain.

Pun dalam kasus-kasus tersebut, Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya dalam menindak perkara-perkara korupsi tersebut.

Sama halnya kata Mahfud MD dengan KPK yang sudah berkinerja lumayan dalam pemberantasan korupsi.

Namun, upaya-upaya pemberantasan korupsi itu kerap kali gembos di Mahkamah Agung. Bahkan ada koruptor yang dibebaskan dan dikorting hukumannya besar-besaran.

"Tetapi kerap kali usaha-usaha yg bagus itu gembos di MA. Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar," jelas Mahfud MD

Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa masuk membenahi Mahkamah Agung lantaran beda kamar. Di mana Mahkamah Agung masuk ke ranah yudikatif sementara pemerintah ialah eksekutif.

Mantan Politisi PKB itu juga menjelaskan bahwa Hakim Agung kerap berdalil merasa merdeka sehingga tidak bisa dicampuri. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved