KPK Didesak Mengusut Kasus Proyek Pokok Pikiran Hingga Dugaan Korupsi Eks Bupati Bogor

Pendemo desak KPK mengusut tuntas kasus proyek pokok pikiran (Pokir) hingga kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kabupaten Bogor.

Editor: Panji Baskhara
Kompas.com
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didemo dua kelompok massa, yakni Perhimpunan Aktivis Sosial Dan Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) dan Gerakan Pemuda Merah Putih (GARDA MERAH PUTIH), pada Jumat (23/09/2022). Foto: Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

WARTAKOTALIVE.COM - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didemo dua kelompok massa, yakni Perhimpunan Aktivis Sosial Dan Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) dan Gerakan Pemuda Merah Putih (GARDA MERAH PUTIH), pada Jumat (23/09/2022).

Mereka berdemo memperkarakan dugaan kerjasama antara oknum pejabat DPRD Kabupaten Bogor dengan oknum penyidik KPK, dalam proyek pokok pikiran (Pokir).

Mereka menuntur agar KPK mengusut tuntas kasus dugaan proyek pokir tersebut.

Mereka juga meminta dewan pengawas dan divisi penindakan agar menindaklanjuti apa yang jadi tuntutan mereka, terkait fakta persidangan yang muncul dalam persidangan terdakwa Bupati nonaktif Kabupaten Bogor Ade Yasin, dalam kasus tindak pidana korupsi yang juga menyeret salah satu oknum penyidik KPK.

Salah satu koordinator aksi Ahmad Iswanto mengatakan, aksi ini adalah yang kedua kalinya bersama dengan teman-teman yang tergabung di lembaga Garda Merah Putih.

Namun demikian, ia menyayangkan kepada pimpinan KPK yang tidak ada satupun menemui massa aksi.

"Unjuk rasa yang kedua kalinya kami lakukan, namun sampai hari ini belum ada progres maupun penanganan yang dilakukan oleh KPK."

"Kami juga sudah meminta kepada pimpinan KPK untuk keluar menemui massa aksi kemudian menyampaikan progres tindak lanjut dari tuntutan yang kami sampaikan beberapa waktu lalu, tetapi tidak ada satupun pimpinan yang keluar menemui kami," ujarnya melalui keterangan tertulisnya.

Ia khawatir bahwa KPK terkesan melindungi oknum yang disebut dalam fakta persidangan kasus korupsi terdakwa Bupati nonaktif Kabupaten Bogor, dan laporan yang diserahkan ke KPK hanya akan menjadi arsip yang berakhir di tong sampah.

Di tempat terpisah Adzam Sangadji yang juga salah satu koordinator lapangan menyampaikan, pihaknya mengapresiasi kinerja KPK RI yang baru-baru ini dengan cepat tanggap melakukan operasi tangkap tangan (OTT), ke salah seorang Hakim Agung atas dugaan suap dan pungutan yang tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Namun menurutnya, keberanian KPK dalam mengungkap kasus-kasus mestinya tak hanya diluar institusi mereka namun juga harus berani menegakkan hukum di internal institusi KPK itu sendiri.

"Kita mengapresiasi kinerja KPK, terutama yang terbaru kemarin tepatnya pada tanggal 22 September melakukan OTT pada salah seorang Hakim Agung atas dugaan suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung."

"Tapi keberanian KPK dalam mengungkap kasus jangan terhenti di eksternal saja, namun harus sampai ke internal agar penegakan supremasi hukum di negeri ini sesuai dengan amanat undang-undang,” pungkasnya.

Aksi tersebut diakhiri dengan penyerahan laporan bukti video dari fakta persidangan terdakwa Bupati nonaktif Kabupaten Bogor yang menyebut adanya keterlibatan oknum penyidik KPK dalam kasus tersebut.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved