Breaking News:

Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Wanti-wanti ASN Jelang Pemilu 2024: Jempolmu Harimaumu

Berkenaan dengan itu, ia meminta adanya perubahan paradigma di kalangan ASN soal keberpihakan dalam bermedia sosial.

Editor: Yaspen Martinus
tribunnews.com
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan tidak punya alat untuk mengawasi aktivitas sosial media para stafnya. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemilu di era perkembangan teknologi informasi memunculkan pepatah baru.

Jika dahulu pepatah yang kerap didengar adalah 'Mulutmu Harimaumu', maka pepatah terkini yang sesuai adalah ' Jempolmu Harimaumu.'

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, dalam 'Rakornas Bawaslu dan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pemilu 2024' yang disiarkan daring, Selasa (27/9/2022).

"Saya sering sebutkan hati-hati. Dulu ada pepatah lidahmu harimaumu, sekarang ada pepatah jempolmu harimaumu," ungkap Bagja.

Berkenaan dengan itu, ia meminta adanya perubahan paradigma di kalangan ASN soal keberpihakan dalam bermedia sosial.

Sebab, lanjut Bagja, pelanggaran netralitas ASN yang paling banyak dilaporkan bersumber dari media sosial.

Baca juga: Cari Second Opinion Pastikan Gubernur Papua Lukas Enembe Benar-benar Sakit, KPK Gandeng IDI

Bagja juga mengingatkan, hal yang kerap terjadi adalah pelaporan pelanggaran netralitas ASN justru lebih banyak dilaporkan oleh kawan seprofesi. Sehingga, ia meminta ASN bijak dalam bermedia sosial.

"Begitu like, terbaca temannya, kemudian dilaporkan ke Bawaslu, itu terjadi."

"Jadi yang melaporkan bukan yang lain, teman ASN-nya juga. Akhirnya meningkatlah eskalasi pelanggaran netralitas ASN. Paling banyak memang dari sosial media."

"Inilah yang harus kita bagikan kepada ASN. ASN harus tahu bagaimana penggunaan sosial media," papar Bagja.

Tak Punya Alat Pengawas

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan tidak punya alat untuk mengawasi aktivitas sosial media para stafnya.

"Pak Sekda, Pak Gubernur, dan saya sebagai Dirjen, tidak punya alat untuk awasi staf di dunia maya, dan tidak punya kemampuan juga," kata Bahtiar.

Bahtiar pun mengakui dirinya tidak punya teknologi yang cukup untuk mengawasi media sosial 350 orang staf dan 1.000 orang jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik di pemerintahan daerah.

Baca juga: Lukas Enembe Mengaku Punya Tambang Emas, KPK: Sampaikan di Hadapan Penyidik, Bukan di Ruang Publik

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved