Breaking News:

Berita Daerah

Kasus Suap Dana PEN, Tim Kuasa Hukum Eks Dirjen Kemendagri Menilai KPK Abaikan Fakta Persidangan

KPK dinilai abaikan fakta persidangan mengenai kasus dugaan pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Editor: Panji Baskhara
Kompas.com
Ilustrasi: KPK dinilai abaikan fakta persidangan mengenai kasus dugaan pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur. 

WARTAKOTALIVE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai abaikan fakta persidangan dugaan kasus suap soal pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Hal ini dinyatakan Tim Kuasa Hukum Mochamad Ardian Noervianto, Mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tim kuasa hukum membantah semua kesimpulan jaksa KPK tersebut, apabila Mochamad Ardian Noervianto menerima suap terkait pengurusan PEN Kabupaten Kolaka Timur.

Bahkan tim kuasa hukum anggap jaksa KPK telah banyak abaikan fakta terungkap di persidangan, serta beberapa keterangan saksi dalam berita acara penyidikan (BAP) dicabut oleh jaksa.

"Jaksa banyak mengabaikan fakta persidangan" ujar salah satu Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Reno Rahmat Hajar, pada Selasa (27/9/2022).

Dirinya mengungkapkan beberapa indikasi atau bukti pengabaian fakta persidangan oleh jaksa KPK.

Pertama, Ardian tak pernah memberikan persetujuan/kesepakatan untuk membantu Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur mendapatkan pinjaman PEN sebesar Rp 350 miliar.

Hal ini kata dia, bisa dilihat dari keterangan Andi Merya di persidangan.

Pada intinya, Andi menyatakan terdakwa Ardian tak pernah berkata akan membantu untuk mendapatkan dana PEN sebesar Rp 350 miliar tersebut.

"Saksi menyatakan belum ada pembahasan angka saat pertemuan di ruang kerja terdakwa Ardian, sehingga proposal usulan Pinjaman PEN Kolaka Timur diserahkan kepada staf terdakwa Ardian" ujar Reno.

Demikian pula keterangan Laode M Syukur Akbar, yang ikut dalam pertemuan tersebut, tak mendengar terdakwa Ardian menyebut-nyebut Rp 300 miliar dan tidak mendengar seluruh isi pembicaraan.

Sementara itu, keterangan Sukarman Loke menyatakan Andi Merya bertemu dengan Terdakwa Ardian pada tanggal 4 Mei 2021.

"Saksi mengetahui usulan Kolaka Timur sebesar tiga ratus miliar rupiah setelah saksi menelepon Mustakim Darwis untuk bertanya."

"Yang pasti, saksi menyatakan Rp 300 miliar merupakan usulan, bukan hasil dari pertemuan dengan Terdakwa Ardian,” ujarnya mengutip pernyataan Sukarman Loke.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved