Reformasi Peradilan

Hakim Agung Korupsi, Ini yang Dilakukan Mahfud MD terkait Reformasi Hukum di Peradilan

Mahfud MD akan melakukan sejumlah langkah sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk mereformasi hukum di peradilan akibat hakim agung korupsi

Tribun
Menko Polhukam Mahfud MD akan melakukan sejumlah langkah sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk mereformasi hukum di peradilan akibat terseratnya hakim agung Sudrajat Dimyati yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Terkait Hakim Agung Sudrajad Dimyat yang terseret kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD melakukan reformasi hukum di bidang peradilan.

Menanggapi hal itu Mahfud MD mengaku akan melakukan sejumlah langkah terkait instruksi Presiden Jokowi.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam akun Instagram resminya @mohmahfudmd, Selasa (27/9/2022).

"Menanggapi pertanyaan media mengenai pernyataan Presiden yang meminta Menko Polhukam melakukan reformasi hukum di bidang peradilan pasca OTT yang melibatkan hakim agung, begini penjelasan saya," kata Mahfud mengawali pernyataannya di akun Instagramnya.

"Ya, Presiden sangat prihatin dengn peristiwa OTT oleh KPK yang melibatkan hakim agung Sudrajat Dimyati. Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah utk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan," ujar Mahfud.

Pemerintah, tambah Mahfud, sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lain-lain.

Baca juga: Hakim Agung Terseret Kasus Korupsi, Presiden Jokowi Mengaku Sudah Bicara dengan Mahfud MD

"Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga berkinerja lumayan. Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di MA. Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar. Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedang mereka yudikatif," papar Mahfud.

"Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajat Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan," ujarnya.

Maka kata Mahfud, Presiden memintanya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajat Dimyati Jadi Tersangka, Jokowi Nilai Reformasi Hukum Urgen Dilakukan

"Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justeru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen," kata dia.

"Saya akan segera berkordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini," ujar Mahfud.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kasus korupsi yang menjerat salah satu Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Terkait kasus tersebut, Jokowi mengaku sudah bicara terkait reformasi di bidang hukum. 

Baca juga: KPK Cetak Sejarah Tangkap Hakim Agung, Novel Baswedan: Selamat, Ini Tidak Mudah

Tanggapan Jokowi terkait kasus korupsi yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati disampaikannya pada Senin (26/9/2022). 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved