Breaking News:

Berita Nasional

Dugaan Suap di MA Terbongkar, Firli Bahuri Sarankan Esksaminasi Putusan hingga Mutasi Orang Lama

Firli Bahuri menyampaikan, setidaknya terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. 

Editor: Feryanto Hadi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri dan petugas menunjukkan barang bukti tangkap tangan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022) dini hari. KPK menetapapkan 10 orang sebagai tersangka, salah satunya hakim agung Sudrajad Dimyati, dengan barang bukti uang 205 ribu SGD dan Rp 50 juta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah sistemik untuk mencegah korupsi di lembaga peradilan.

Langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan korupsi pengurusan perkara di MA yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, setidaknya terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. 

“Kalau menurut saya ada beberapa langkah yang perlu diambil, di antaranya penerapan eksaminasi putusan, keterbukaan publik untuk pelaksanaan sidang kasasi dan PK, dan perekaman pelaksanaan sidang,” kata Firli  Bahuri melalui pesan tertulisnya, Rabu (27/9/2022)

Baca juga: ICW: KPK di Bawah Komando Firli Bahuri Ramah kepada Pelaku Korupsi dari Partai Politik

Eksaminasi putusan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal untuk menilai pertimbangan putusan hakim. Eksiminasi lebih dimaksudkan sebagai salah satu upaya kontrol, dan bukan untuk mengintervensi independensi hakim agung. 

Sedangkan keterbukaan publik dan perekaman pelaksanaan sidang bertujuan untuk mewujudkan proses persidangan yang lebih transparan. Meski diakui upaya ini sulit dilakukan dalam pengertian sidang yang sepenuhnya terbuka di MA, setidaknya terdapat bukti proses persidangan, terutama pada penyampaian memori kasasi dan kontra memori, juga pada sidang yang memerlukan pemeriksaan ulang saksi, ahli, atau JPU. 

“Kemudian (langkah selanjutnya) mapping SDM dan rotasi pegawai,” tambah Firli. 

Langkah tersebut dipandang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam organisasi serta memperbaiki budaya kerja di MA. 

Baca juga: Sesama Anak Petani Karet, Alasan Kelompok Ini Kagumi dan Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres

Firli meyakini manajemen SDM yang baik akan mengurangi potensi korupsi yang melibatkan pihak tertentu yang merasa punya pengaruh dalam organisasi. 

“Mutasi orang-orang yang terlalu lama dan pecah kelompok-kelompoknya,” tegas Firli. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka dugaan penerimaan suap penguruan perkara kasasi gugatan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Baca juga: Geledah Gedung MA dan Rumah Para Tersangka Suap Penanganan Perkara, KPK Sita Berbagai Dokumen

KPK juga menangkap Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu bersama beberapa orang lainnya dalam rangkaian OTT pada hari Rabu malam (21/9). Total 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Jokowi kecewa ada dugaan suap di MA

Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut kecewa dengan kasus korupsi yang menimpa lingkungan Mahkamah Agung.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved