Cegah Korupsi dengan Aksi Kolektif Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Butuh aksi kolektif dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas untuk mencega terjadinya korupsi.

Wartakotalive.com/Mochammad Dipa
Ketua B20 Indonesia Integrity & Compliance Task Force, Haryanto T. Budiman dalam dialog virtual bertajuk Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi Dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas, Selasa (27/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Korupsi adalah salah satu faktor penghambat pembangunan berkelanjutan yang perlu dimitigasi dengan aksi kolektif yang didukung banyak pihak.

Ketua B20 Indonesia Integrity & Compliance Task Force, Haryanto T. Budiman mengatakan, aksi kolektif berarti ikut melibatkan pihak multilateral dan multi pihak untuk memberantas korupsi. Karena, tidak ada satupun negara, korporasi atau industri bisa mencapai target anti korupsinya dengan upaya sendiri.

“Setiap pihak memiliki  tanggung jawab untuk memberantas korupsi, serta sekaligus ikut menjadi bagian dari solusi anti korupsi,” ungkap Haryanto dalam dialog virtual bertajuk Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi Dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas, Selasa (27/9/2022).

Sementara Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena mengatakan bahwa kata kunci agar terwujudnya transparansi terutama dalam transaksi bisnis adalah koordinasi antar kementerian dan lembaga. untuk memperbaiki ekosistem demi terwujudnya transparansi transaksi bisnis.

Sophia Wattimena dan Pahala Nainggolan
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, dalam dialog virtual bertajuk Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi Dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas, Selasa (27/9/2022).

Adapun contoh akan pentingnya koordinasi yakni antara OJK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Misalnya ada perusahaan asuransi yang menempatkan dana di lantai saham maupun pada salah satu produk investasi.

Akan tetapi, barang yang ditempatkan itu tidak diketahui macamnya, sehingga mengurangi nilai transparansi. Belum lagi kalau ada permainan dari manajer investasi atau pemegang saham yang punya konflik kepentingan.

"Nah, itu pentingnya koordinasi baik antar kementerian dan lembaga. Misalnya dari OJK dengan PPATK ini uangnya mengalir ke mana? nah itu perlu sekali untuk dibangun supaya kita bisa melihat transaksi yang sebenarnya," kata Sophia.

Ia mengatakan, dari pihak OJK sendiri sudah berusaha untuk mengedepankan sisi transparansi dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Namun, hal tersebut belum bisa meredam adanya kurang transparansi yang terjadi.

"Nah, itu kenapa, ya, itu tadi ekosistemnya kita harus benar-benar kita monitor supaya tidak ada polusi-polusi antar pihak yang berkepentingan dan itu akhirnya bisa merugikan konsumen dan masyarakat,” ucap Sophia.

Terkait kebijakan anti korupsi, Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan Indonesia sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) yang mencantumkan arah dan strategi, implementasi, tujuan, sasaran, dan indikator evaluasi, serta koordinasi untuk angka pendek dan menengah.

Wamen Kemenkumham, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej
Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dalam dialog virtual bertajuk Dialog Kebijakan Publik-Swasta Tingkat Tinggi Dalam Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas, Selasa (27/9/2022).

“Pemantauan dan evaluasi implementasi Stranas-PK, tidak hanya dilakukan oleh Setnas-PK, akan tetapi juga dilakukan oleh NGO/LSM sebagai organisasi masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat paling signifikan terdapat pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi, meski demikian akses dan pelibatan masyarakat masih belum optimal dan terakhir dampak yang dirasakan masyarakat, baru pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi, sedangkan dampak pada fokus lainnya belum dirasakan,” tambah Edward

Sedangkan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menekankan pentingnya penegakan hukum atau  law enforcement dan komitmen dari pemerintah untuk konsisten dalam mengimplementasikan Stranas-PK.

"Ketika kita sudah bicara tentang koordinasi dan regulasi, namun semua kita lupa yang namanya law enforcement. Jadi kadang-kadang nih lumpuh sendiri, karena menurut kami dunia swasta itu dunia yang ikut regulator aja kok, disuruh transparan ya transparan. Tapi kalau ada orang yang nggak transparan tapi dia nggak dihukum, berarti penegakan hukumnya nggak transparan,” pungkas Pahala.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved