Buruh, Petani dan Mahasiswa Bersatu Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan TNI-Polri Siap Mengadang

Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agrarian.

Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.

Baca juga: Kendalikan Inflasi Kenaikan BBM, Ganjar Prioritaskan Rancangan Perubahan APBD TA 2022 untuk Bansos

Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.

Reaksi Istana

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemerintah kerap mencatat tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa yang digelar

Perwakilan pemerintah akan menemui pengunjukrasa yang menyampaikan sejumlah aspirasi.

“Tentunya perwakilan pemerintah pasti ada. Semoga tuntutan itu bisa dicatat dan menjadi perhatian bagi kita semua. Kan sama kan tuntutan semua dari kemarin, kira-kira itu,” kata Heru di Istana, Jakarta.

Menurut Heru, masyarakat sah-sah saja melakukan aksi unjukrasa karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Asalkan, aksi unjukrasa dikakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Ya itu kan salah satu upaya menyuarakan demokrasi, wajar saja. Tentunya dengan persyaratan, ada izinnya, dll. Pasti mereka sudah paham,” katanya.

Heru membantah bahwa kegiatan Presiden Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada hari ini untuk menghindari aksi unjukrasa. Ia mengatakan bahwa jadwal Presiden di Bogor sudah diatur sejak jauh-jauh hari.

“Kebetulan terjadwal sudah dari minggu lalu Senin sampai Kamis beliau di Jakarta, hari Jumat biasanya akhir pekan jadwal cukup padat juga di Bogor,” katanya.

Asal Damai

Aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM bersubsidi, hingga saat ini masih berlangsung.