Anies Baswedan Singgung Kebijakan Ahok Larang Motor Melintas di Sudirman-Thamrin Tidak Berkeadilan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung kebijakan era gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap tidak berkeadilan

PPID DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung kebijakan era gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap tidak berkeadilan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung kebijakan era gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap tidak berkeadilan.

Kebijakan yang Anies singgung adalah terkait larangan pesepeda motor melewati Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin, yang ditetapkan oleh Ahok melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Awalnya Anies menceritakan bahwa Ibu Kota tidak hanya dihuni oleh warga dengan kelas ekonomi menengah ke atas tapi juga kelas ekonomi menengah ke bawah. 

"Saya perlu sampaikan soal keadilan. Jakarta itu kota yang ada yang paling atas, ada yang paling bawah," tuturnya ketika pembukaan kegiatan Innovation Days di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Anies Baswedan Inginkan Masyarakat yang Butuh Pelayanan Kesehatan Tidak Perlu Keluar Negeri

"Miskin-miskinnya republik ini ada di Jakarta. Tapi, kaya-kayanya orang juga ada di Jakarta," sambung dia.

Berdasarkan kondisi itu, Anies menyatakan kebijakan di Jakarta harus membawa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Keadilan itu harus diterapkan pada semuanya," sebutnya.

Hingga akhirnya ia mengingatkan, jangan sampai ada kebijakan yang melarang pesepeda motor melewati Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin.

"Jangan sampai misal dulu ada gagasan Jalan Sudirman-Thamrin tidak boleh dilewati motor," sambung Anies.

Baca juga: Usai Direvitalisasi, Anies Baswedan Tegaskan TIM Tidak Boleh Dijadikan Tempat Komersialisasi

Menurut dia, jika kebijakan serupa kembali diterapkan, keadilan bagi seluruh elemen masyarakat tak menjadi prioritas.

Sebab, Anies menyatakan bahwa terdapat 500.000 pengiriman per hari dari para pengemudi ojek online yang melalui Jalan Sudirman.

"Jadi jangan sampai ketika kita sudah makmur, keadilan itu tidak menjadi bagian dari perhatian kita," tegasnya.

Untuk diketahui, Ahok menerbitkan Pergub Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada 2014. Anies lalu mencabut pergub itu pada 2017.

Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved