Berita Jakarta

Jadi Penghasil Migas, PMB Gelar Demo Tuntut Hak Rakyat Maluku, Ini Kronologinya

Pemuda Maluku Bersatu (PMB) gelar demo tuntut hak rakyat Maluku. Hal itu dilakukan PMB lantaran hingga saat hak rakat Maluku belum terpenuhi.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Jadi Penghasil Migas, PMB Gelar Demo Tuntut Hak Rakyat Maluku, Ini Kronologinya 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jadi Penghasil Migas, PMB gelar demo tuntut hak rakyat Maluku, Ini kronologinya

Sejumlah Pemuda Maluku Bersatu (PMB) menggeruduk kantor perusahaan multi nasional yang bergerak di bidang migas di Jakarta.

Hal itu dilakukan PMB lantaran perusahaan tersebut  dirasa tidak memiliki itikad baik untuk mengalihkan Participating Interest (PI) 10 persen kepada rakyat Maluku dari eksploitasi WK Seram Non Bula yang berada di Pulau Seram, Maluku.

Baca juga: Anggota Komite BPH Migas Ungkap Alasan Soal Perlunya Pemerintah Revisi Perpres Harga Jual Eceran BBM

Padahal tegas Koordinator Aksi, Arya Fagih, PI 10 % tersebut sudah menjadi hak rakyat Maluku berdasarkan Permen ESDM No 37 Tahun 2016 tentang Pengalihan PI 10 % .

"Kekayaan alam Maluku dieksploitasi habis-habisan tapi apa yang sudah seharusnya menjadi hak rakyat Maluku diabaikan oleh Citic sebagai kontraktor. Ini jelas melukai rasa keadilan bagi rakyat Maluku," kata Arya Fagih di Gedung Menara Kuningan, Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Arya mensinyalir terdapat beberapa oknum yang berupaya menghalang-halangi proses pengalihan PI 10 % .

Karenanya ia meminta agar SKK Migas bertindak tegas terhadap perusahaan multi nasional itu apabila perusahaan tersebut tidak tunduk atas ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami mendapati ada oknum berinisial R dan S yang berupaya menghalangi pengalihan PI 10 % , ini melecehkan hak rakyat Maluku dan peraturan yang ada. Kami meminta SKK Migas bertindak tegas atau hentikan saja eksploitasi migas Maluku jika rakyat Maluku tidak menerima manfaat apapun, akan kami tutup semua sumurnya," tuntutnya saat aksi berlanjut di kantor SKK Migas.

Lebih menyakitkan bagi rakyat Maluku, sesal Arya, terdapat indikasi akan adanya penjualan gas secara ilegal yang bersumber dari WK Seram Non Bula yang dilakukan oleh oknum berinisial R dengan memanfaatkan jalur keluarga pada sebuah asosiasi.

"Sangat menyakitkan bagi kami, kami hanya akan menjadi penonton penjualan gas ilegal dari hasil bumi kami dan hak kami tidak ditunaikan oleh perusahaan itu. Kami mohon SKK Migas betul-betul memperhatikan rakyat Maluku dan menindak oknum dan corporat yang berbuat jahat," paparnya.

Baca juga: Bahas Investasi Migas Pada Podcast Alam Alsahara, Pengamat: Ini 4 Poin Utama Tugas Pemerintah

Seperti yang telah diketahui, pengembangan lapangan Seram Non Bula telah ditemukan sejak tahun 1895 oleh Royal Dutch Shell. Kemudian pada tahun 2006, Citic Seram Energy Limited mengambil alih 51 % Interest KUFPEC (Ind) Ltd.

Pada 31 Mei 2018, dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Bagi Hasil (KBH) WK Seram Non Bula di mana perpanjangan kontrak tersebut berlaku 20 tahun dimulai sejak 1 November 2019 sampai 31 Oktober 2039 dengan skema Gross Split.

Kewajiban pengalihan PI 10 % sendiri, untuk Maluku sebagai daerah penghasil migas dari WK Seram Non Bula, turut tercantum dalam KBH WK Seram Non Bula tersebut.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved