Hakim Agung Sudrajat Dimyati Jadi Tersangka, Jokowi Nilai Reformasi Hukum Urgen Dilakukan

Soal penetapan tersangka Sudrajat, Jokowi meminta semua pihak mengikuti proses hukum di KPK.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting dilakukan, menyusul penetapan tersangka hakim agung Sudrajat Dimyati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus dugaan suap jual beli putusan. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting dilakukan, menyusul penetapan tersangka hakim agung Sudrajat Dimyati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan suap jual beli putusan.

“Saya lihat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Terkait reformasi bidang hukum tersebut, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD. Namun, Jokowi tidak menjelaskan lebih jauh hal tersebut.

Baca juga: Kasus Sudrajat Dimyati Jadi Pintu Masuk KPK Usut Suap Perkara Lain di Mahkamah Agung

“Itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam,” ujar Jokowi.

Soal penetapan tersangka Sudrajat, Jokowi meminta semua pihak mengikuti proses hukum di KPK.

“Saya kira kita ikuti proses hukum yang ada di KPK,” ucapnya.

Dapat Rp800 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hakim agung Sudrajat Dimyati menerima Rp800 juta, lalu menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Suap diterima melalui hakim yustisial/panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu.

"SD (Sudrajat Dimyati) menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly Tri Pangestu)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022) pagi.

Firli mengatakan, kasus ini terkait dugaan suap pengurusan perkara di MA untuk pengondisian putusan kasasi.

Berawal ketika adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang.

Gugatan diajukan Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur, diwakili kuasa hukumnya, Yosep Parera dan Eko Suparno.

Baca juga: Sekjen PDIP: Hasil Survei Naik Turun Hal Biasa, yang Bahaya Kalau Turun Gunung Terus

Gugatan itu berlanjut ke tingkat kasasi di MA.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved