Banyak RW Kumuh Belum Tersentuh, Anggota DPRD DKI Kenneth: Pergub No 90 Tahun 2018 Harus Dievaluasi

Sayangnya, penertiban yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan penolakan dari warga yang diiringi protes hingga tangisan.

Editor: Mohamad Yusuf
Istimewa
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Di tengah gedung-gedung pencakar langit di Ibu Kota Jakarta, masih terdapat permukiman kumuh yang menjadi pemandangan di kota metropolitan ini.

Namun sayangnya, penertiban yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan penolakan dari warga yang diiringi protes hingga tangisan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, masih banyak kampung kumuh yang sama sekali belum tersentuh oleh program penataan kampung kumuh yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta, sebagai salah satunya contohnya seperti di Jakarta Barat.

"Hingga saat ini masih banyak permukiman kumuh di Jakarta yang nyatanya belum tersentuh program penataan kampung kumuh. Tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018," kata Kenneth dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu, tertera ada 445 rukun warga (RW) yang masuk dalam kategori RW kumuh. Pada lampiran Pergub tersebut, disebutkan ada 15 RW kumuh yang kondisinya sangat berat, 99 RW kumuh tingkat sedang, 205 RW tingkat ringan dan 126 RW sangat ringan.

Namun, kenyataannya tidak semua kampung kumuh itu bakal ditata. Berbasis Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan hanya menargetkan menata 200 kampung kumuh sepanjang periode 2018-2022.

"Memang ada beberapa kampung yang sudah terlaksana dan beberapa kampung yang belum terlaksana. Dan penataan kampung yang tergolong berhasil itu baru di Kampung Kunir dan Kampung Akuarium," beber Kenneth.

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu meminta kepada Pemprov DKI untuk kembali menggali kebutuhan masyarakat dalam perbaikan lingkungan melalui Community Action Plan (CAP), dan Colaborasi Implementasi Program (CIP).

Diketahui, CAP adalah sebagai kajian dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem CIP.

"Saat ini masih ada sejumlah RW kumuh yang tidak masuk dalam program CAP/CIP, sebagai salah satu contoh, saya mengambil dari Wilayah Jakarta Barat yaitu Kelurahan Kapuk di RW.02, 05, 013; dan Kelurahan Rawa Buaya di RW.01, 03; dan Kelurahan Kedaung Kali Angke di RW.04, 05," kata Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Kent pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang harus melakukan evaluasi dan revisi terkait Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu, karena banyak sekali RW kumuh yang belum terdata di Pergub tersebut.

"Pergub DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 ini masih jauh dari asas keadilan dan butuh sekali dievaluasi serta direvisi, karena nyatanya masih banyak sekali RW yang tergolong kumuh belum masuk di Pergub ini. Harapan saya agar Pj Gubernur ke depan bisa merevisi Pergub ini dan bisa kembali menambah RW-RW kumuh yang belum terdata dalam Pergub No 90 tahun 2018 ini dan agar semua RW yang tergolong kumuh di Jakarta ini bisa mendapatkan hak yang sama dalam hal penataan kampungnya," beber Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

Namun, Kent pun juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan penataan RW kumuh harus tetap mengedepankan sosialisasi terlebih dahulu, jangan malah menjadikan permukiman kumuh itu 'sasaran empuk' untuk melakukan penertiban dengan cara tidak manusiawi.

"Pemprov harus lebih terbuka dalam melakukan dialog dengan warga tentang konsep hingga anggaran dalam melakukan penataan, jangan malah menggunakan dengan cara tindakan kekerasan dan main bongkar saja. Program penataan RW ini harus dilakukan secara manusiawi dan transparan, lebih baik lagi kalau bisa melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pj Gubernur DKI Jakarta ke depannya harus melakukan revisi Pergub DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018, agar kita dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi kepada warga Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini terdapat 11,29 persen atau 225 RW kumuh di ibu kota. Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Menurut Anies, terdapat kendala dalam penanganan kawasan kumuh, antara lain pada kewenangan pemerintah yang tidak bisa menyentuh aset privat seperti bangunan dan lahan. Dia melanjutkan intervensi dari pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan warga maupun stakeholders lainnya, contohnya melalui kebijakan Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Dia menargetkan permukiman kumuh bakal berkurang sebanyak 9,03 persen atau tersisa 2,26 persen pada 2026

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved