Reklamasi

Tanggapi Beda Arti Perluasan Daratan dan Reklamasi, Wagub DKI Ariza: Perdebatan Itu Biasa   

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi istilah konsep perluasan daratan pulau yang digunakan Pemprov DKI Jakarta.

Penulis: Indri Fahra Febrina | Editor: Sigit Nugroho
WartaKota/Indri Fahra Febrina
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria turut menanggapi perbedaan istilah antara perluasan daratan dan reklamasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria turut menanggapi perbedaan istilah antara perluasan daratan dan reklamasi.

Sebagai informasi, Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut, tak ada perbedaan makna di antara kedua istilah tersebut. 

Menurut Ariza, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. 

Baca juga: Doni Monardo Apresiasi Kehadiran Direksi BUMN Tambang yang Mau Belajar Reklamasi di Citarum Harum

Baca juga: Ahmad Riza Patria Ungkap Alasan Target Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah Menurun

Baca juga: Gembong Warsono Bicara soal Isu Jual Beli Jabatan, Riza Patria: Mohon Disampaikan Kalau Memang Ada

"Itu biasa. Sekali lagi itu kan perdebatan-perbedaan biasa. Tidak perlu kita memerdebatkan dan memeruncing perbedaan," kata Ariza di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat pada Minggu (25/9/2022).

Alih-alih berdebat, Ariza ingin mengajak DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat untuk bekerja sama membangun Ibu Kota. 

BERITA VIDEO: Wagub DKI Tegaskan Semua Warga Jakarta Berkesempatan Bermukim di Pulau G

"Justru saya ingin mengajak warga antara Pemprov dan DPRD. Kita bermitra bekerja sama membangun kota Jakarta," ujar Ariza.

Diwartakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi istilah konsep perluasan daratan pulau yang digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Gembong berujar, istilah yang berbeda kerap membuat sejumlah pihak berdebat. 

"Ini akhirnya kita berdebat soal istilah kan. Kalau namanya memperluas daratan, apa yang terjadi? Dari laut kita jadikan daratan, kan reklamasi," mengutip keterangan Gembong pada Minggu (25/9/2022). 

Menurut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, pihaknya perlu mengetahui konsep yang tercantum dalam Pergub RDTR. 

Hal tersebut untuk memastikan istilah perluasan daratan berbeda dengan reklamasi

"Kami (DPRD DKI Jakarta) perlu tahu dulu konsepnya apa, peruntukkannya untuk siapa. Kan perlu dijelaskan," imbuhnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved