Kementerian Perdagangan Musnahkan Produk Impor Ilegal Senilai Rp 11 miliar Sepanjang 2022

Kementerian Perdagangan memusnahkan produk impor ilegal senilai Rp 11 miliar hasil pengawasan tata niaga melalui kawasan pabean atau post border.

Dok. Kemendag
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan saat menunjukkan produk impor ilegal senilai Rp 11 miliar. Produk impor itu dimusnahkan di Kawasan Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (24/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Perdagangan memusnahkan produk impor ilegal senilai Rp 11 miliar di Kawasan Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (24/9/2022).

Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengawasan tata niaga melalui kawasan pabean (post border).

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengatakan, pengawasan dilakukan dari Januari-September 2022 di wilayah kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya.

“Produk-produkk itu terbukti diimpor secara ilegal atau tidak berdasarkan regulasi impor,” kata Zulkifli Hasan berdasarkan keterangannya pada Sabtu (24/9/2022).

Menurutnya, ada 15 jenis produk impor yang dimusnahkan petugas, mulai dari kategori produk elektronik, produk kehutanan, produk plastik, dan produk pakaian.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Naik, Zulkifli Hasan Pastikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Masih Stabil

Importir produk-produk itu tidak memiliki perizinan impor yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Kegiatan pemusnahan ini merupakan salah satu upaya agar para pelaku usaha dapat tertib secara hukum dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya,” ujarnya.

“Terutama untuk importasi komoditi post border yang telah diatur dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post Border),” sambungnya.

Zulhas mengatakan, selama ini pemerintah telah memberi banyak kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Baca juga: Bertemu Menteri Perdagangan Arab Saudi, Zulkifli Hasan Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi

Misalnya, kemudahan pengurusan perizinan, keringanan di bidang fiskal, mempersingkat waktu arus masuk barang, dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

“Untuk itu, sudah sepatutnya pelaku usaha juga tertib hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya,” ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono berharap, para pelaku usaha selalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dia menyatakan, bakal tetap tegas menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan saat melakukan pengawasan. 

Baca juga: Tingkatkan Ketersediaan Pasokan Migor, Zulkifli Hasan Lepas MINYAKITA untuk Wilayah Timur Indonesia

“Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan,” tegas Veri.

Saat ini, Kementerian Perdagangan baru memiliki empat Balai Pengawasan Tertib Niaga yang berada di empat kota besar yaitu Medan, Surabaya, Makassar, dan Bekasi.

Tujuan pembentukan Balai Pengawasan yaitu sebagai ujung tombak pengawasan bidang perdagangan di daerah bersama dengan instansi terkait.

Mengingat luas cakupan wilayah Indonesia, jumlah tersebut diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Hal ini dilakukan demi meningkatkan upaya perlindungan konsumen, melindungi industri dalam negeri dan kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia serta memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah. (faf)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved