Kapolda: Pemerintah Siapkan Tempat Unjuk Rasa di Depan Perpusnas, tapi Katanya Tidak Menarik

Banyak kegiatan publik terganggu lantaran tersendat akibat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

Editor: Yaspen Martinus
Akun YouTube Kompas TV
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, aksi unjuk rasa yang selama ini digelar, berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah telah menyediakan lokasi untuk menggelar aksi unjuk rasa, yakni di depan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, yang disebut taman demokrasi.

“Kalau lihat di sisi utara dari Medan Merdeka Selatan ini di depan Perpusnas, itu kan ada lapangan kosong sebenarnya."

"Itu taman demokrasi yang sudah dibuat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran kepada wartawan, selepas aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Tak Lakukan Pendalaman, Timsus Polri Bilang Tiga Kapolda Tidak Terlibat Kasus Ferdy Sambo

Menurut Fadil, aksi unjuk rasa yang selama ini digelar, berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Sebab, banyak kegiatan publik terganggu lantaran tersendat akibat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

“Namun tidak menjadi menarik, saya bertanya kepada beberapa elemen yang suka demo, katanya kejauhan."

Baca juga: Geledah Gedung MA dan Rumah Para Tersangka Suap Penanganan Perkara, KPK Sita Berbagai Dokumen

"Jadi parkirnya boleh di sana, di IRTI, tapi pelaksanaannya di sini,” tutur Fadil.

Padahal, kata Fadil, berunjuk rasa di tenpat yang telah disediakan, akan lebih efektif dan efisien. Bahkan, tidak perlu banyak aparat keamanan yang diterjunkan untuk mengawal aksi unjuk rasa.

“Misalnya kayak mau ke MK (Mahkamah Konstitusi), nanti akan kami panggil datang ke sini."

Baca juga: Dokter Pribadi Ungkap Lukas Enembe Strok Sejak 2015, Kini Disebut Tak Bisa Bicara

"Di sini ada pospol, ada ruangan kita siapkan."

"Kalau yang dituju misalnya Istana, nanti KSP (Kantor Staf Kepresidenan) sesuai dengan kedeputian yang dimaksud, kita akan panggil ke sini,” bebernya.

Ia mengatakan, menyampaikan pendapat di muka umum memang merupakan hak masyarakat. Namun di sisi lain, gangguan akibat tersendatnya aktivitas publik pun perlu diperhatikan.

“Jadi itu harapan saya rekan-rekan sekalian. Bagaimana pun menyampaikan pendapat itu merupakan sebuah hak, tapi di sisi lain kenyamanan warga Jakarta juga menjadi sebuah keniscayaan, sebuah hak juga yang harus diperhatikan,” bebernya.

Usulkan Silang Monas Jadi Pusat Aksi Unjuk Rasa

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved