Mampu Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut, Kemenkumham Dapat Penghargaan dari Kemenkeu

Kemenkumham raih penghargaan dari Kemenkeu atas capaian Opini WTP minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

dok. Kemenkumham
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu atas capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Kemenkumham minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sampai dengan 2021. Penghargaan diserahkan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) atas capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sampai dengan 2021.

Penghargaan ini sejalan dengan prestasi Kemenkumham RI dalam meraih opini WTP sebanyak 13 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sejak tahun 2009.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).

“Alhamdulillah, Kemenkumham kembali meraih prestasi luar biasa membanggakan dari Kementerian Keuangan untuk Kategori WTP Minimal 10 Berturut-turut yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan pada Puncak Acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, ucap Razilu melalui pesan singkat.

“Bapak Menkumham menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama semua jajaran," tambah Razilu.

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu menerima penghargaan dari Kemenkeu
Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu menerima penghargaan dari Kemenkeu atas capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sampai dengan 2021.

Melalui sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja atau mengutamakan belanja prioritas dalam rangka pelayanan publik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

"Dalam setiap rupiah penggunaan uang rakyat tidak hanya dapat terukur dari sisi capaian output, tetapi juga outcome serta manfaat yang dihasilkan harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Apresiasi juga diberikan Sri Mulyani atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.

Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD membuktikan komitmen dan keseriusan para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah serta seluruh pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada tekanan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021.

Pada Rakernas ini, Sri Mulyani mewakili Pemerintah menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori raihan Opini WTP minimal 15 kali dan 10 kali berturut-turut.

Ia juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan atas Laporan Keuangan Tahun 2021.

Kemenkumham mendapat penghargaan dari Kemenkeu atas capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sampai dengan 2021, pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
Kemenkumham mendapat penghargaan dari Kemenkeu atas capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) minimal 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 sampai dengan 2021, pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022). (dok. Kemenkumham)

Opini WTP atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga dapat mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tentu kita berharap tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Sri Mulyani.

Dengan pelaksanaan Rakernas ini, Pemerintah mengharapkan terwujudnya komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang makin sehat.

"Pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara," pungkas Sri Mulyani. 

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved