Berita Video

VIDEO Ratusan Buruh Lakukan Long March dari Puncak Bogor sampai Jakarta, Tolak Kenaikan BBM

Aliansi 1001 Serikat Buruh Bersatu melakukan aksi long march dari Puncak, Kabupaten Bogor hingga Kawasan Patung Kuda Arjuna, Gambir, Jakarta Pusat.

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Fredderix Luttex

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Aliansi 1001 Serikat Buruh Bersatu melakukan aksi long march dari Puncak, Kabupaten Bogor hingga Kawasan Patung Kuda Arjuna, Gambir, Jakarta Pusat.

Aksi jalan kaki dilakukan sejak Selasa (20/9/2022), dan sampai Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat pukul 17.00 WIB, Kamis (22/9/2022).

Partauan Wartakotalive.com sekira pukul 17.45 WIB, ratusan buruh memadati Kawasan Patung Kuda, untuk lakukan aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Semua susah, gara-gara Jokowi," ucap orator di mobil komando.

Koordinator Nasional Aliansi 1001 Serikat Buruh Bersatu, Ajat Sudrajat menyampaikan, kegiatan longmarch bukan yang pertama, namun ini jilid kedua.

"Karena yang pertama, kami lakukan aksi di depan gedung sate Kota Bandung, pada 6 Agustus 2022, dan berakhir di Gedung DPR RI 10 Agustus 2022," ujar Ajat di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: PT Unilever Indonesia Bantah PHK 161 Karyawan Tanpa Koordinasi dengan Serikat Buruh

Ajat menyebutkan, dalam aksi long march sempat ada sejumlah buruh yang alami saku.

" Beberapa teman kami yang perempuan, alami kram kaki, tapi kami bisa antisipasi, karena, kami sediakan dua mobil ambulan," tutur Ajat.

Baca juga: Para Calon Ketua Umum HIPMI 2022-2025 Bertemu Presiden di Istana Merdeka


Ajat menambahkan, aksi yang dilalakukan di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, memberikan empat tuntutan, yaitu :

Pertama, tolak kenaikan dan batalkan harga BBM, Kedua, stabilisasi harga kenaikan harga bahan pokok, karena sudah tidak wajar kenaikannya.

Baca juga: Soal Transaksi Rp560 Miliar ke Kasino Judi Luar Negeri, Lukas Enembe: Hoaks

Ketiga, cabut UU Omnibus law tanpa syarat dengan mengeluarkan perpu atau klaster ketenagakerjaan dikeluarkan.

"Keempat, kami meminta untuk menghentikan revisi RUU KUHP, yang sedang digodok di DPR RI karena tidak memperdulikan serikat buruh dan masyarakat,"ujar Ajat.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved