Kenaikan Harga BBM

Massa Buruh yang Long March Dari Puncak Bogor Tiba di Patung Kuda Jakpus, Demo Tolak Kenaikan BBM

Massa buruh yang long march dari Puncak, Bogor, hingga ke kawasan Patung Kuda Arjuna, Gambir, Jakarta Pusat, menolak kenaikan harga BBM

Warta Kota/ Alfian Firmansyah
Massa buruh yang long march dari kawasan Puncak, Bogor tiba di Patung Kuda, Jakpus, Kamis (22/9/2022), untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Massa Aliansi 1001 Serikat Buruh Bersatu melakukan aksi long march dari Puncak, Kabupaten Bogor, hingga ke kawasan Patung Kuda Arjuna, Gambir, Jakarta Pusat, untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Aksi jalan kaki sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM ini dilakukan sejak Selasa (20/9/2022) dan sampai di kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022) pukul 17.00 WIB.

Pantauan Wartakotalive.com sekira pukul 17.45 WIB, ratusan buruh yang long march itu memadati kawasan Patung Kuda, untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.

"Semua susah, gara-gara Jokowi," ucap orator di mobil komando.

Koordinator Nasional Aliansi 1001 Serikat Buruh Bersatu, Ajat Sudrajat menyampaikan, kegiatan longmarch bukan yang pertama, namun ini jilid kedua. 

"Karena yang pertama, kami lakukan aksi di depan gedung sate Kota Bandung, pada 6 Agustus 2022,  dan  berakhir di Gedung DPR RI 10 Agustus 2022," ujar Ajat di kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Mahasiswa dan Buruh Demo dengan Cara Damai saat Menolak Kenaikan Harga BBM

Ajat menyebutkan, dalam aksi long march sempat ada sejumlah buruh yang mengalami kram dan kaku.

"Beberapa teman kami yang perempuan, alami kram kaki, tapi kami bisa antisipasi, karena, kami sediakan dua mobil ambulans," tutur Ajat. 

Ajat menambahkan, aksi yang mereka lakukan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat ini, menuntut 4 hal. Yakni:

Pertama, menolak kenaikan dan batalkan harga BBM. Kedua, stabilisasi harga kenaikan harga bahan pokok, karena sudah tidak wajar kenaikannya. 

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Manajemen MRT Ungkap Ada Kenaikan Jumlah Penumpang yang Signifikan

Ketiga, cabut UU Omnibus law tanpa syarat dengan mengeluarkan perpu atau klaster ketenagakerjaan dikeluarkan. 

"Keempat, kami meminta untuk menghentikan revisi RUU KUHP, yang sedang digodok di DPR RI karena tidak memperdulikan serikat buruh dan masyarakat," ujar Ajat. (M32)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved