Pilpres 2024

Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS ke Anies Jadi Peluang Besar Masyarakat Miliki Banyak Pilihan di 2024

"Dengan adanya koalisi Interdependen ini, semakin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya."

Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pendopo Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Senin (19/9/2022). Elektabilitas Anies Baswedan dalam beberapa bulan terakhir meningkat dari 16,3 persen menjadi 17,7 persen sehingga membuat partai Nasdem Demokrat PKS (NaDeSe) semakin yakin untuk mengusung Anies Baswedan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Elektabilitas Anies Baswedan dalam beberapa bulan terakhir meningkat dari 16,3 persen menjadi 17,7 persen sehingga membuat partai Nasdem Demokrat PKS (NaDeSe) semakin yakin untuk mengusung Anies Baswedan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal mengatakan bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya pertemuan-pertemuan formal dan informal ketiga partai politik tersebut.

"Padahal jika dilihat ketiga partai politik tersebut memiliki background dan ideologi politik yang berbeda," katanya dalam keterangan pers-nya, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Charta Politica Sebut Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Tidak Aman di Pilpres 2024

Baca juga: Puan Maharani Tersanjung Ada Dewan Kolonel yang Berjuang Mengangkat Elektabilitasnya di Pilpres 2024

Bahkan, Azhari juga mengatakan bahwa Nasdem adalah partai koalisi pemerintah (Dependen), sedangkan Demokrat dan PKS adalah partai oposisi pemerintah (Independen).

"Dengan dukungan calon presiden kepada Anies Baswedan maka NaDeSe menjadi satu-satunya Partai Politik Interdependen (bekerjasama) yang terdiri dari partai politik koalisi dan partai politik oposisi," ungkapnya.

Azhari juga mengatakan kalau kerjasama tersebut merupakan sebuah peluang besar karena masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan calon presiden 2024.

"Dengan adanya koalisi Interdependen ini, semakin mempertegas bahwa PDIP akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi lainnya," paparnya.

"Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis dan jumawa. Apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai “wong cilik” sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi," sambungnya.

Dikatakan Azhari bahwa PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik.

Baca juga: Pertemuan Anies dengan Tiga Ketum Parpol, Ujang Komarudin: Kemungkinan Membahas Koalisi Pilpres 2024

Baca juga: Anies Baswedan Makin Mesra dengan Politisi PKS, Menunggu Tuah dari DPP untuk Ikut Pilpres 2024

"Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh ketua umum PDIP ini cukup bagus, namun menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh ketua umum PDIP, karena sebagian besar publik merasakan keberadaan ketua umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisi nya," katanya.

"Apalagi jika KIB (Golkar–PAN–PPP) dan koalisi Gerindra–PKB saat ini sedang menguat sampai ke tataran 'grassroot' di daerah-daerah. Pilhan PDIP hanya 2, yaitu tidak berkoalisi (mengusung calon presiden sendiri) atau masuk kedalam koalisi KIB ataupun koalisi Gerindra–PKB," tukasnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved