Pemilu 2024

Ketua KPU: Kampanye di Kampus Tak Dilarang Asal Diundang

UU Pemilu memang dengan jelas menegaskan kampanye di tempat pendidikan dilarang.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KP) Hasyim Asy'ari mengatakan, kampanye di kampus dibolehkan dengan syarat.RISMAWAN 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KP) Hasyim Asy'ari mengatakan, kampanye di kampus dibolehkan dengan syarat.

UU Pemilu memang dengan jelas menegaskan kampanye di tempat pendidikan dilarang, namun penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, kampanye di kampus dibolehkan dengan syarat.

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah dan tempat pendidikan.

"Pertanyaannya ini sesungguhnya kampanye di kampus boleh enggak?"

"Kalau kampus tempat pendidikan, maka masuk kategori tidak boleh, karena jelas dilarang. Clear ini ya," terang Hasyim dalam dialog interaktif 'Rakornas Sentra Gakkumdu' secara daring, Selasa (20/9/2022).

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, Hasyim menerangkan, kampanye di kampus dibolehkan asal peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye, dan datang atas undangan dari pihak penanggung jawab lokasi seperti rektor.

Baca juga: Masih Tahap Penyelidikan, KPK Bantah Besok Bakal Gelar Ekspose Kasus Formula E

"Mari kita baca penjelasannya, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan."

"Jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan."

"Kalau ada politisi masuk kampus, kampanye, kena Pasal (280 ayat (1) UU Pemilu) ini enggak? Dilarang memang, tapi ada pengecualiannya sebagaimana dijelaskan pembentuk UU," bebernya.

Baca juga: KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin 26 September di Jakarta

Sehingga, kata Hasyim, atas pertimbangan tersebut, maka pembuktian pertama kali untuk melihat apakah peserta pemilu melanggar ketentuan atau tidak, adalah dengan melihat ada atau tidaknya undangan dari pihak kampus.

"Kalau kita baca itu, sesungguhnya kampanye di kampus hanya boleh bila diundang pihak penanggung jawab."

"Enggak boleh peserta pemilu ujuk-ujuk datang kampanye."

Baca juga: Setelah Muncul Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani, Relawan Ganjar Bakal Deklarasikan Dewan Kopral

"Menurut saya pembuktian pertama adalah ada undangannya enggak? Paling penting itu."

"Kalau enggak ada undangan, kena. Tapi kalau diundang orang kampus, ya enggak kena," terangnya. (Danang Triatmojo)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved