Bekas Capim KPK Nilai Harusnya Jokowi Ajukan Satu Nama Saja Sebagai Calon Pengganti Lili Pintauli

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyerahkan dua nama pengganti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, kepada DPR.

Kedua nama itu adalah Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.

Luthfi Jayadi Kurniawan, calon pimpinan (capim) KPK 2019-2023, menilai seharusnya Jokowi cukup mengajukan satu nama saja.

Baca juga: Masih Tahap Penyelidikan, KPK Bantah Besok Bakal Gelar Ekspose Kasus Formula E

"Idealnya Presiden mengajukan satu nama kepada DPR RI," kata Luthfi kepada Tribunnews, Rabu (21/9/2022).

Alasannya, kata Luthfi, akan terjadi gimik saling dukung antara Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.

"Mestinya pendekatan politik hukum pemberantasan korupsi itu menjadi perhatian semua pihak, termasuk Presiden dan parlemen."

Baca juga: KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin 26 September di Jakarta

"Jadi untuk penggantian antar-waktu ini cukup diajukan satu orang dan minta persetujuan parlemen."

"Kalau diajukan dua nama seperti saat ini, akan menimbulkan kontestasi siapa yang akan dipilih, dan di parlemen pasti akan ada sedikit riuhnya untuk saling dukung," ulas Luthfi.

Luthfi turut merespons ihwal namanya yang tidak dipilih Jokowi untuk menjadi calon pengganti Lili.

Baca juga: Setelah Muncul Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani, Relawan Ganjar Bakal Deklarasikan Dewan Kopral

Padahal, berdasarkan hasil voting Komisi III DPR terkait pimpinan KPK periode 2019-2023, Jumat (13/9/2019), Luthfi menempati urutan ketujuh dengan perolehan 7 suara. Dia mengalahkan Johanis Tanak dan I Nyoman Wara yang sama-sama nir-suara.

"Yang tertulis dalam UU, itu kewenangan Presiden untuk mengajukan nama siapapun dari lima orang yang tidak terpilih tahun 2019 kepada DPR RI," jelas pendiri Malang Corruption Watch (MCW) ini.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengungkapkan dua nama yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon pengganti Lili Pintauli Siregar di KPK.

Baca juga: Dewan Kolonel Dinilai Bentuk Penegasan PDIP Bakal Usung Puan Maharani Jadi Capres

"Yang saya denger kan namanya Pak Johanis Tanak kalau enggak salah, dan Pak Nyoman Wara kalau enggak salah ya, yang dari BPK ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Karena ada dua nama tersebut, Arsul mengatakan bakal ada fit and proper test untuk memilih satu nama.