Pemda Diminta Tak Ragu Gunakan BTT untuk Kendalikan Dampak Inflasi

Pemda diharapkan Kemendagri tak ragu menggunakan anggaran BTT dalam pengendalian dan penanganan dampak inflasi.

Editor: Eko Priyono
Tribunnews.com
Ilustrasi lonjakan laju inflasi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kemendagri berharap pemerintah daerah tak ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam pengendalian dan penanganan dampak inflasi.

Penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam acara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

Rapat bertema "Sinergi Dan Inovasi Untuk Stabilisasi Harga Dan Ketahanan Pangan" itu berlangsung di Shangri-La Ballroom, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022) lalu.

Acara ini dihadiri antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Biro/Kepala Bagian Perekonomian.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni menjelaskan pemanfaatan anggaran BTT mengacu Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2022.

"Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, hingga kestabilan harga pangan. Perihal ketersediaan bahan pangan, bisa melalui kerja sama antardaerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi," kata Fatoni lewat keterangan pers, Selasa (20/9/2022).

Pemda, lanjut Fatoni, tak perlu khawatir mengoptimalkan penggunaan BTT dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah karena situasi terkini masuk kategori mendesak.

Hal itu diatur dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dalam keadaan darurat, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran," ujar Fatoni.

Selain itu bila alokasi anggaran belum tersedia, pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran BTT melalui pergeseran kepada perangkat daerah yang membidangi melalui perubahan Peraturan Kepala.

Instrumen anggaran lainnya yang dapat digunakan pemda untuk mengendalikan inflasi, lanjut Fatoni, adalah memanfaatkan dua persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk periode Oktober 2022 hingga Desember 2022.

"Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25 persen dari Dana Trasfer Umum (DTU) yang telah dianggarakan pada APBD Tahun Anggaran 2022," ucapnya.

  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved