Ketua KPU: Politik Uang Bunyi-bunyiannya Banyak, tapi Cari Buktinya Susah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, politik uang dalam tahapan pemilu susah dibuktikan.

Politik uang, kata Hasyim kerap dibungkus sebagai uang untuk keperluan partisipan partai selama kampanye berlangsung.

Hasyim mencontohkan kasus yang pernah terjadi di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, ketika lebih dari 60 persen nama pemilih dilaporkan ke KPU.

"Calon itu mendaftarkan 60 persen pemilih ke KPU, didaftarkan sebagai tim kampanye, sehingga aspek formilnya masuk."

Dikasih amplop beli bensin, mau ditangkap Bawaslu, 'eh ini tim kampanye saya mas, ini ada daftarnya,'" ungkap Hasyim dalam Rakornas Sentra Gakkumdu yang ditayangkan daring, Selasa (20/9/2022).

Hal seperti itu, kata Hasyim, tidak melanggar secara substantif. Hasyim mengatakan, rumusan terkait politik uang dalam kampanye memang susah dibuktikan.

Baca juga: SBY Sebut Pilpres 2024 Diatur Cuma Diisi Dua Paslon, Mahyudin: Perlu Bukti, Jangan Hanya Lempar Isu

Hal inilah yang dirasa Hasyim, dari sisi para penegak hukum, baik Bawaslu, kepolisian, hingga kejaksaan, harus dapat mengonstruksikan fakta pelanggaran tersebut secara hati-hati.

"Pertanyaannya, secara substantif melanggar enggak? Ternyata aspek formilnya kan dia anggota tim kampanye."

"Ini yang saya maksud teman-teman penegak hukum mulai dari Bawaslu terutama kepolisian, kejaksaan, mau mengonstruksikan fakta ini harus hati-hati."

"Kemudian tentang politik uang, rumusannya jelas tapi paling susah pembuktiannya."

"Saya kira teman  di Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan juga merasakan situasi yang sama. Bunyi-bunyiannya banyak, tapi kemudian cari buktinya yang susah," papar Hasyim. (Mario Christian Sumampow)