Pilpres 2024

Dasco: Prabowo Subianto Juga Mau Dijegal, Pemasangan Baliho Turunkan Rating Masif di Daerah

Kendati melapor ke Bawaslu, Gerindra, kata dia, belum ada rencana menempuh upaya tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTAMA
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku ada upaya menjegal Prabowo Subianto terkait Pilpres 2024. 

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC).

SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi Pemilu 2024, karena ada tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapai Pemilu 2024 mendatang?"

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar, dikutip Tribunnews, Jumat (16/9/2022).

Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Modal Jadi Kepala Daerah Paling Murah Rp30 Miliar, KPK: Demokrasi Jadi Transaksi Bisnis

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti, yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja, yang dikehendaki oleh mereka," tuturnya.

SBY menuturkan dirinya mendapat informasi, Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya."

Baca juga: VAKSINASI Covid-19 16 September 2022: I: 204.283.621, II: 170.892.291, III: 62.405.814, IV: 536.734

"Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" Ucap SBY kepada ribuan kader Demokrat.

SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian, dianggap memiliki pikiran batil.

Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

Baca juga: Jelaskan Beda BLT di Era SBY dan Jokowi, Adian Napitupulu: AHY Harus Belajar Berhitung Lagi

"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," tegas SBY.

Selama 10 tahun berkuasa, kata SBY, Partai Demokrat tak pernah melakukan kebatilan.

"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," cetusnya. (Rizki Sandi Saputra)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved