Breaking News:

Mahfud MD Tegaskan Lukas Enembe Jadi Tersangka Bukan Rekayasa Politik, BPK Tak Pernah Bisa Periksa

Diberitakan bakal ada aksi unjuk rasa besar-besaran pada 20 September 2022, dengan tema menyelamatkan Lukas Enembe.

Editor: Yaspen Martinus
papua.go.id
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, tak ada rekayasa politik di balik status tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, tak ada rekayasa politik di balik status tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi.

Mahfud mengatakan, situasi di Papua agak memanas, karena diberitakan bakal ada aksi unjuk rasa besar-besaran pada 20 September 2022, dengan tema menyelamatkan Lukas Enembe.

Latar belakangnya, lanjut dia, karena Lukas sebagai gubernur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan sekarang merasa terkurung di rumah dinas.

Merespons hal tersebut, Mahfud menegaskan tiga poin, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

"Pertama, kasus Lukas enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum," kata Mahfud.

Dugaan korupsi yang disangkakan kepada Lukas, kata Mahfud, bukan hanya gratifikasi sejumlah Rp1 miliar, melainkan ratusan miliar.

Baca juga: Elite Demokrat Bilang Ada Invisible Hand Jegal Anies Jadi Capres, Waketum PAN: Mission Imposible

Kedua, saat ini pemerintah memblokir rekening terkait Lukas per hari ini, dengan nominal sebesar Rp71 miliar.

Ketiga, kata dia, ada kasus lain yang sedang didalami terkait Lukas.

"Tetapi terkait dengan kasus ini misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe," beber Mahfud.

Baca juga: Buruh Bakal Geruduk Istana pada 4 Oktober 2022, Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Tak Digubris

Selanjutnya, kata dia, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan, karena Lukas selalu tidak bisa diperiksa.

Dengan demikian, kata dia, BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua.

"Oleh sebab itu, lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut," ucap Mahfud. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved