Kenaikan Harga BBM

Anggota Komite BPH Migas Ungkap Alasan Soal Perlunya Pemerintah Revisi Perpres Harga Jual Eceran BBM

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, konsumsi BBM subsidi melonjak pada 2022.

Editor: Panji Baskhara
dok. Pertamina Patra Niaga
Ilustrasi: Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, konsumsi BBM subsidi melonjak pada 2022, sehingga pemerintah diminta untuk segera mengundangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). 

WARTAKOTALIVE.COM - Pemerintah diminta untuk segera mengundangkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014.

Perpres tersebut diketahui tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Saat ini dibutuhkan landasan hukum agar BBM subsidi semakin tepat sasaran demi berikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman akui, konsumsi BBM subsidi melonjak pada 2022.

Hal itu karena pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19.

Sayangnya masih banyak masyarakat mampu yang lebih memilih beli BBM subsidi karena harganya lebih murah.

Dia mengungkapkan, ada dua penyalahgunaan BBM subsidi.

Pertama ialah penyalahgunaan BBM subsidi ke ranah pidana, dan kasus ini mengalami peningkatan dalam empat bulan terakhir.

"Kedua yang tak tepat sasaran itu yang banyak dibahas kan kalau data BPS dan Kementerian Keuangan tuh sekian persen itu tidak tepat sasaran artinya orang itu sebutlah tidak butuh subsidi itu mampu beli"

"Tetapi karena harganya (lebih murah) segitu ya mereka pilih itu,” katanya dalam diskusi bertajuk “Pembatasan BBM Berkeadilan” di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Mencegah pendistribusian tidak tepat sasaran, Saleh menegaskan, diperlukan pendistribusian secara tertutup.

Sehingga subsidi energi bisa tepat sasaran, sesuai dengan Undang-Undang Energi.

"Subsidi tertutup jadi solusinya, orang yang berhak dapat subsidi dicek diverifikasi kalau boleh dapat QR Code" terangnya.

Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu atau kurang mampu.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved