Kenaikan Harga BBM

Alasan Direktur Eksekutif Energy Watch Minta Pemerintah Segera Revisi Perpres BBM

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai pemerintah harus segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014.

Editor: Panji Baskhara
dok. Pertamina Patra Niaga
Ilustrasi: Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai pemerintah harus segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014. 

WARTAKOTALIVE.COM - Pemerintah dinilai harus segera menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014.

Perpres itu tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan berkata revisi diperlukan.

Hal itu diperlukan agar SPBU Pertamina di lapangan tidak kebingungan.

"Jika pemerintah serius melakukan pembatasan, segera terbitkan revisinya. Kasihan pertamina dan petugasnya," kata Mamit lewat keterangan tertulisnya, Senin (19/9/2022). 

Dia melihat terjadi konflik antara petugas SPBU dengan konsumen terkait uji coba pembatasan Pertalite.

Sehingga, revisi Perpres merupakan kunci dalam pembatasan BBM subsidi. 

"Mereka harus menunggu Revisi Perpres 191/2014 yang mengatur mengenai pembatasan pertalite"

"Jika pun mau, BPH migas yang bertugas mengawasi penyaluran BBM subsidi menerbitkan SK Kepala BPH yang mengatur pembelian Pertalite.

"Pertanyaannya maukah BPH migas? Jangan adu Pertamina dengan konsumen," jelas Mamit.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menargetkan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Yakni tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) akan rampung September.

Dengan sudah selesainya Perpres, maka diharapkan pembatasan BBM bisa dilakukan di lapangan.

"[Perpres] lagi disiapkan. Mudah-mudahan bulan ini [selesai]," kata Arifin.

Soal pengawasan, Arifin minta kepada PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait untuk lakukan pengawasan di lapangan.

Hal ini penting agar bisa menekan kebocoran-kebocoran terjadi di lapangan.

"Pertamina nanti sama instansi terkait akan melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurangi kebocoran."

"Terutama yang seharusnya tidak ngambil jatah itu harusnya bisa diawasi bisa dikontrol," katanya.

(Wartakotalive.com/CC) 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved