Pemilu 2024

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Diubah, KPU Bilang Harus Dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah

Menanggapi usulan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan hal ini telah diatur dalam pasal 137 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Editor: Yaspen Martinus
Twitter@PDI_Perjuangan
Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengusulkan nomor urut partai politik di Pemilu 2024, tetap sama seperti Pemilu 2019. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mengusulkan nomor urut partai politik di Pemilu 2024, tetap sama seperti Pemilu 2019.

Tujuannya, supaya alat kampanye di pemilu sebelumnya tetap bisa dipakai, sekaligus agar parpol tak melakukan pemborosan biaya politik.

Menanggapi usulan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan hal ini telah diatur dalam pasal 137 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 16 September 2022: 27 Pasien Meninggal, 2.997 Orang Sembuh, 2.358 Positif

Dalam ketentuan PKPU, dijelaskan adanya pengundian nomor urut peserta pemilu yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dan dihadiri pengurus parpol tingkat pusat dan Bawaslu.

Kemudian, hasil pengundian nomor urut parpol ditetapkan dengan Keputusan KPU.

"Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU," kata anggota KPU Idham Holik, menjelaskan aturan PKPU 4/2022, saat dikonfirmasi, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Anies Siap Jadi Capres, Adian Napitulu: Setelah Reformasi, Semua Orang Bisa Anggap Dirinya Pantas

Idham menjelaskan, pengaturan penyelenggaraan pemilu seperti halnya lewat PKPU 4/2022, bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.

"Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu," papar Idham.

Sehingga kata Idham, jika ada aturan materi dalam UU Pemilu yang ingin diubah, perlu dikonsultasikan lebih dahulu kepada DPR dan pemerintah, sesuai ketentuan pasal 179 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Terkait perubahan materi dalam UU Pemilu harus dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved