Perguruan Tinggi Swasta

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Sebut Perguruan Tinggi Perlu Diperhatikan Pemerintah

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin lakukan kunjungan kerja ke Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten.

WartaKota/Rafsanzani Simanjorang
Anggota DPR RI Komisi X Djohan Arifin Husin (tiga dari kiri). 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin, menyebut bahwa permasalahan banyak dialami oleh perguruan tinggi swasta.

Beberapa permasalahan yang kerap dialami oleh perguruan tinggi swasta seperti administrasi yang berbelit-belit untuk mengurus akreditasi, dosen terbaik yang kerap berpindah dari swasta ke negeri, bahkan seputar persamaan jadwal penerimaan siswa baru.

Permasalahan ini diperoleh langsung oleh Djohar Arifin saat kunjungan kerja anggota DPR RI ke Universitas Pamulang yang dihadiri pula oleh beberapa universitas swasta lainnya.

Baca juga: PSSI, Kemenpora, dan Komisi X DPR RI Gelar Raker untuk Tuntaskan Naturalisasi Jordi dan Sandy

Baca juga: Komisi X DPR RI  Apresiasi Kinerja Perpusnas dan Dorong Penambahan Anggaran

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Memuji Menpora Zainudin Amali yang Menyiptakan DBON

"Memang banyak sekali ketimpangan yang kami temukan dan perhatian pemerintah pada swasta dapat diketahui bersama. Contohnya anggaran, anggaran pemerintah untuk PTN mencapai 94 persen. Lalu untuk PTS hanya empat persen, padahal jumlah PTS lebih banyak begitu juga jumlah mahasiswanya," kata Djohar kepada Tribun Tangerang, Jumat (16/9/2022).

Bukan bermaksud mengurangi anggaran ke PTN, melainkan perhatian kepada PTS harus dibenahi.

Djohar menyebut, keadilan kebijakan harus ada dari pemerintah.

BERITA VIDEO: Bjorka Asli Tertawa Polisi Salah Tangkap Dirinya dan Siap Beberkan Rahasia

"Beban yang dibebankan kepada PTS juga sangat besar oleh kementerian. Contohnya akreditasi. Dulu akreditasi, masuk ke pemerintah, tetapi kini dikeluarkan. Sehingga perguruan tinggi harus membayar sendiri. Dan tak tanggung-tanggung, satu program studi saja bisa 50 sampai 60 juta. Padahal tidak semua PTS memungut biaya kuliah yang tinggi," tutur Djohar.

Untuk itu, komisi X membentuk panitia kerja, yang akan mengangkat permasalahan di perguruan tinggi, agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa membangun PTN dan PTS dengan bersama-sama.

Menurut Djohar, hal ini begitu mendesak.

"Panitia kerja akan selesai 2022 ini, dan akan langsung dibicarakan dengan pemerintah. Ini tak bisa menunggu waktu, berleha-leha," jelas Djohar.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved