Berita Jakarta

Green Peace Indonesia Ingatkan Anies Baswedan Hak Udara Bersih di Jakarta Belum Terpenuhi

Bondan mengatakan, genap 365 hari pasca kemenangan gugatan warga negara alias Citizen Lawsuit (CLS), polusi udara masih jadi masalah serius bagi warga

Wartakotalive/Leonardus Wical Zelena Arga
Green Peace Indonesia mewakili Koalisi IBUKOTA saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jumat (16/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi ibukota gelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Koalisi berjumlah sekitar belasan orang itu ingin mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan hak udara bersih warga yang belum terpenuhi.

Hal itu dilakukan untuk memperingati satu tahun kemenangan gugatan warga negara atas hak udara bersih yang jatuh tepat pada hari ini.

"Aksi ini dilakukan untuk mengingatkan Gubernur DKI Jakarta yang memilih tidak banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setahun lalu, agar segera menjalankan kewajibannya," ujar Pengkampanye Iklim dan Energi Green Peace Indonesia, Bondan Andriyanu.

Bondan mengatakan, genap 365 hari pasca kemenangan gugatan warga negara alias Citizen Lawsuit (CLS), polusi udara masih jadi masalah serius bagi warga DKI Jakarta.

Baca juga: Tak Terima Diputus PTUN, Gubernur Anies Baswedan Banding Lawan Warganya Sendiri

Pengkampanye Iklim dan Energi Green Peace Indonesia, Bondan Andriyanu saat ditemui usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jumat (16/9/2022).
Pengkampanye Iklim dan Energi Green Peace Indonesia, Bondan Andriyanu saat ditemui usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jumat (16/9/2022). (Wartakotalive/Leonardus Wical Zelena Arga)

Ia menjelaskan bahwa kemenangan warga yang seharusnya mendapatkan hadiah berupa udara bersih, juga belum terpenuhi. 

Menurut Bondan, sejauh ini, belum ada perubahan kebijakan yang mendorong terciptanya udara bersih.

Malah sebaliknya, kualitas udara Jakarta dinilai Bondan semakin buruk.

Baca juga: BMKG Ungkap Kualitas Udara Jakarta Tak Sehat, Bisa Sebabkan Infeksi Saluran Pernapasan dan Paru-paru

"Data dari Nafas Indonesia dalam satu tahun terakhir mulai 14 September 2021 hingga 14 September 2022, menunjukkan bahwa hanya ada satu bulan yakni Desember 2021 di mana kualitas udara di DKI Jakarta mengalami perbaikan," ujar Bondan.

Lebih lanjut Bondan menjelaskan, pada bulan tersebut, nilai PM2.5 menurun karena musim hujan.

Namun, memasuki musim kemarau pada Juni hingga Juli 2022, nilai PM2.5 kembali melonjak.

Dari lima wilayah yang telah didata yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara, tidak ada satu pun yang menunjukkan nilai rata-rata tahunan PM2.5 sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) yakni 5 µg/m⊃3; per tahun. 

Menurut Bondan malah sebaliknya, kelima wilayah DKI Jakarta tersebut melampaui rekomendasi WHO hingga 7,2 kali lipat.

Rata-rata tahunan PM2.5 untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara berada di kategori moderate.

Sedangkan tiga wilayah lain berada di kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Paling tinggi adalah wilayah Jakarta Timur dengan rata-rata tahunan PM2.5 mencapai 44 µg/m⊃3; atau melampaui rekomendasi WHO sampai 8,8 kali lipat.

"Hal serupa juga ditemui pada beberapa kota atau wilayah penyangga DKI Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi," ujar Bondan.

Bondan menerangkan, fakta tersebut tentu menjadi bukti nyata bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak serius menangani isu polusi udara sekaligus lalai dalam menjaga keselamatan warganya.

Padahal, semakin banyak penelitian yang menemukan fakta bahwa polusi udara terbukti memberi dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental manusia, serta bisa memangkas angka harapan hidup manusia di seluruh dunia hingga 2,2 tahun. 

Bondan menegaskan, kunci perubahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, terutama sekarang, saat pemerintah daerah sudah memasuki status demisioner.

"Semoga Gubernur DKI Pak Anies dapat menjadi contoh positif bagi para tergugat lain yang memilih banding yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta turut tergugat yakni Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat," ujar Bondan menyampaikan harapannya.

“Pak Anies memang tidak banding, tetapi dia juga belum maksimal dalam menjalankan kewajibannya melindungi warga terkait hak mendapatkan udara bersih," ujar Bondan lebih lanjut.

Menurut Bondan, seharusnya, saat Anies tidak banding, dapat langsung menjalankan putusan pengadilan.

Di antaranya adalah mengendalikan sumber polutan dari benda bergerak dan tidak bergerak, melakukan transparansi terhadap rencana pengendalian polusi udara, dan melibatkan partisipasi publik, dengan sebaik-baiknya. (m36)

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved