Ibu Kota Pindah

Demokrat Dukung Pembangunan IKN tapi Minta Ditunda karena Keuangan Negara Lagi Sangat Berat

AHY menyatakan proyek IKN dikhawatirkan membuat utang negara semakin membengkak.

Editor: Yaspen Martinus
Humas Setkab/Rahmat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) proyek ambisius pemerintah.  

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) proyek ambisius pemerintah. 

Hal itu disampaikan AHY saat pidato kebangsaan di Rapimnas Partai Demokrat, di JCC, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2022).

Awalnya, AHY menyebut IKN merupakan kebutuhan negara yang tak mendesak.

"Untuk sesuatu yang sangat tidak tepat, sementara ada kebutuhan rakyat yang sangat mendesak."

"Yang rakyat maksud sesuatu yang sangat belum dibutuhkan adalah proyek infrastruktur yang sangat ambisius," kata AHY.

AHY menuturkan, Partai Demokrat sejatinya  mendukung pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Apalagi, kondisi Jakarta sebagai ibu kota tidak ideal lagi.

Baca juga: AKBP Jerry Raymond Siagian Dapat Bantuan Hukum, Napoleon: Saya Tidak Pernah Tuh Dibela Polri

"Pembangunan ibu kota yang baru sebuah megaproyek, Demokrat ingin menyampaikan pendapatnya."

"Bahwa Demokrat setuju untuk pembangunan pusat pemerintahan yang baru."

"Mengingat kondisi kota Jakarta sudah tidak ideal lagi, pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga dimungkinkan," tuturnya.

Baca juga: Pekan Depan Sidang Banding Ferdy Sambo Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Namun, AHY menyatakan proyek IKN dikhawatirkan membuat utang negara semakin membengkak. Apalagi, perekonomian negara masih mengalami permasalahan yang berat.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, dan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah mulai dirasakan manfaatnya."

"Namun ketika keuangan negara sangat berat ditambah beban utang yang tinggi, maka perlu dilakukan penjadwalan kembali atau dilakukan penundaan."

Baca juga: Densus 88 Ciduk Delapan Teroris di Dumai, Diduga Pernah Terlibat Serang Mapolda Riau pada 2018

"Catatan demokrat adalah IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan dengan dipersiapkan sebaik mungkin. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya."

"Pemerintah harus memikirkan timing dan jangka waktu pembangunannya."

"Di seluruh dunia bahwa penggunaan IKN butuh waktu yang cukup, dan timingnya juga dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara," papar AHY. (Igman Ibrahim)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved