Pilpres 2024

Wacana Jokowi Jadi Cawapres 2024, Partai Demokrat: SBY Ditawarkan Tiga Periode Tegas Menolak

Menurut dia, pilihan SBY menolak periode tambahan adalah bentuk dukungannya terhadap sistem reformasi.

Editor: Yaspen Martinus
Sekretariat Presiden
Konstitusi membolehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Konstitusi membolehkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, lantas membandingkannya dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY, kata dia, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

“Ya kalau dari kami ya itu sudah jelas, sejak zaman Pak SBY memimpin itu, sudah dua kali bahwa kami sangat percaya benar menjaga amanah reformasi,” kata Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Ia pun menyinggung saat masa Presiden Soeharto berkuasa di era Orde Baru. Kemudian, masyarakat Indonesia memperjuangkan reformasi dengan adanya pembatasan kekuasaan.

Sebab, lanjut Herzaky, Demokrat menilai jika kekuasaan tidak dibatasi, maka sangat berbahaya, hingga berpotensi besar merusak sistem demokrasi.

Baca juga: Bilang TNI Seperti Gerombolan, MKD Besok Panggil Effendi Simbolon

“Makanya ketika Pak SBY ditawarkan tiga periode waktu itu dengan tegas menolak tidak. Saya hanya mau dua periode, dan hanya mau dua periode. Tegas,” tuturnya.

Menurut dia, pilihan SBY menolak periode tambahan adalah bentuk dukungannya terhadap sistem reformasi. Demokrat, kata Herzaky, percaya sistem demokrasi efektif menjaga sirkulasi kekuasaan.

“Ini yang kita tunggu dari Jokowi. Kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing ya, dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai bapak bangsa, sebagai seorang negarawan.”

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 14 September 2022: 21 Pasien Meninggal, 3.938 Orang Sembuh, 2.799 Positif

“Atau malah termakan bujuk rayu brutus-brutus di sekelilingnya. Yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara,” beber Herzaky.

Wacana Jokowi sebagai cawapres di 2024 berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Ia menerangkan, Jokowi bisa saja maju sebagai cawapres. Syaratnya, harus ada partai politik (parpol) yang mengusungnya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Identitas Hacker Bjorka Teridentifikasi, Polri Bilang Tim Gabungan Masih Bekerja

Namun, menurut Bambang Pacul, keputusan menggunakan peluang itu berada di tangan Jokowi.

“Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucapnya. (Naufal Lanten)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved