Berita Video

VIDEO KPK Bongkar Kasus Korupsi Rp116,8 Miliar di Era SBY

KPK ungkap korupsi senilai Rp116,8 Miliar yang diselewengkan di era SBY untuk pembangunan mal di Bandung. Dana untuk 1.000 pedagang kecil ludes.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Fredderix Luttex

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - KPK ungkap korupsi senilai Rp116,8 Miliar yang diselewengkan di era SBY untuk pembangunan mal di Bandung. Dana untuk 1.000 pedagang kecil ludes.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus empat tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di tahun 2012 sampai 2013.
Kata Nurul Ghufron, pihaknya membongkar kasus tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana LPDP KUMKM di Provinsi Jawa Barat (Jabar).


Dalam kasus korupsi yang rugikan negara senilai Rp116,8 miliar, KPK tangkap dan tetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka yakni KD direktur LPDB KUMKM 2010-2017, DK Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar, DW Sekretaris II Koperasi Pancawati 5 Jabar, dan SK Dir PT PN Jabar.
Saat ini keempatnya ditahan dalam rangka penyidikan.

Baca juga: KPK Bongkar Kasus Korupsi di Era SBY, Dana Rp116,8 Miliar untuk Pedagang Kecil Melayang


Modus dari korupsi tersebut ialah menyelewengkan dana untuk pedagang kecil dalam rangka pembangunan Mal.
Di mana di tahun 2012, Direktur PT PN Jabar inisial SK menemui Direktur LPDP KUMKM inisia KD untuk menawarkan pembangunan Mall Bandung Timur Plaza yang belum selesai 100 persen.
SK meminta KD membantu pembangunan mal tersebut dengan memfasilitasi menggunakan dana LPDB KUMKM.
Kemudian KD menyetujui permintaan SK untuk mendanai pembangunan mal tersebut.

Baca juga: KPK Pastikan Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta 2022


Lalu KD meminta SK agar menemui DK sebagai Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati (Kopanti) Jabar.
Ormas tersebut dilibatkan dalam pengkodisikan pengajuan dana pinjaman.
Ormas PKL Pancawati Jabar diminta untuk mengajukan pendanaan memakai program yang dimiliki LPDB KUMKM.
Mereka diminta mengajukan peminjaman dana senilai Rp90 Miliar ke LPDB untuk membeli kios Mal Bandung Timur Plaza atas anam 1.000 pelaku UMKM.

Baca juga: KPK Blokir Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe, Ada Transaksi Puluhan Miliar Rupiah


Namun, data 1.000 pelaku UMKM yang dilampirkan untuk pengajuan dana LPDB diduga palsu atau fiktif.
“Data yg fiktif tetap dipaksakan agar dana bergulir bisa dicairkan melalui pembukaan rekening dikoordinir DW,” kata Nurul Ghufron di KPK, Kamis (15/9/2022).
Agar penyaluran dana bergulir dan teralisasi KD membuat surat kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa ikuti manajemen risiko sebagai prasyarat pencairan dana.
Korupsi tersebut berlangsung pada periode 2012 hingga 2013.

Baca juga: KPK: Menyontek, Plagiat, Hingga Titip Absen Bentuk Perilaku Korup


Selama periode tersebut disalurkan pinjaman dana bergulir kepada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 Miliar dengan jangka waktu pengembalian 8 tahun.
Uang senilai Rp116,8 miliar diauto debet melalui rekening Kopanti Jabar dan dikirim ke SK senilai Rp98,7 miliar.
Dari pencairan dana fiktif ini, diduga KD menerima aliran dana senilai Rp13,8 Miliar.
Selain itu pengurus Kopanti Jabar DK dan DW juga diduga turut nikmati fasilitas mobil dan rumah dari Kopanti Jabar.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved