Kenaikan Harga BBM

Buruh Tuntut Kenaikan Upah Usai Harga BBM Naik, Begini Jawaban Disnaker Kota Bekasi

Disnaker Kota Bekasi akan menyampaikan ke Kemenaker perihal tuntutan kenaikan upah 20 persen dari para buruh yang demo di depan Kantor Pemkot Bekasi.

Warta Kota/Joko Supriyanto
Disnaker Kota Bekasi akan menyampaikan ke Kemenaker perihal tuntutan kenaikan upah 20 persen dari para buruh yang demo di depan Kantor Pemkot Bekasi. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN - Buruh Kota Bekasi menuntut untuk dapat menaikan upah sebesar 20 persen usai kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Hal ini disampaikan oleh para buruh ketika menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Kamis (15/9). Selain meminta kembali menurunkan harga BBM, buruh juga menolak omnibus law.

Menyikapi tuntutan buruh itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Ika Indah Yarti menyampaikan akan segera penyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait tuntutan yang disampaikan oleh para buruh itu.

Baca juga: Intimidasi Wartawan Liput Kasus Irjen Ferdy Sambo, Briptu Firman Disanksi Demosi 1 Tahun

"Kita sudah membuat surat apa yang diinginkan menjadi aspirasi temen-temen serikat pekerja buruh dari SPSI bahwa ini disampaikan ke presiden cq (tembusan) Kementrian Ketenagakerjaan," kata Ika Indah Yarti, Kamis (15/9/2022).

Menurut Indah, semua yang menjadi tuntutan para buruh semuanya adalah kebijakan Pemerintah Pusat. Maka dari itu, sebagai Pemerintah Daerah, pihaknya hanya bisa menyampaikan apa yang telah menjadi aspirasi para buruh, terkait kondisi yang ada saat ini.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM, Buruh Kota Bekasi Gelar Aksi Demo Minta Upah Meningkat 20 Persen

"Nah itu kan semuanya itu pusat, domainnya kan ada di pusat. Dia (buruh) menyampaikan ke kita, ya kita meneruskan aspirasi itu," katanya.

Terkait dengan, tuntutan kenaikan upah sebesar 20 persen imbas dari kenaikan harga BBM. Ika mengatakan akan tetap menyampaikan kepada Pemerintah melalui Kemnaker. Sebab, kenaikan upah tentunya harus kajian dan rumusan, sebelum nantinya ditetapkan.

"Makanya nanti disampaikan dulu sama Kemenaker, terus kalo misalnya kita memberikan kenaikan juga harus ada rumusan. Intinya, kita sampaikan dulu, karena demo ini regulasinya ada di pusat," ucapnya. (JOS)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved