Pemilu 2024

95,83 Persen Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Belum Memenuhi Syarat, Ini Penyebabnya

KPU memberi kesempatan selama 14 hari kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki dokumen persyaratan tersebut, yaitu pada 15-28 September 2022.

Editor: Yaspen Martinus
Kompasiana.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, sebanyak 95,83 persen partai politik calon peserta Pemilu 2024, belum memenuhi syarat (BMS). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, sebanyak 95,83 persen partai politik calon peserta Pemilu 2024, belum memenuhi syarat (BMS).

Hal itu berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU.

“Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 11 Oktober 20220."

"Ada 95,83 persen partai politik yang KPU persilakan untuk memperbaiki dokumen pendaftarannya,” ujar anggota KPU Idham Holik kepada awak media, Rabu (14/9/2022) malam.

Hal ini, lanjut Idham, agar partai politik dapat memenuhi ketentuan pasal 173 ayat 2 dan pasal 177 UU 7/20217 juncto pasal 7 dan 8 PKPU 4/2022.

KPU memberi kesempatan selama 14 hari kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki dokumen persyaratan tersebut, yaitu pada 15-28 September 2022.

Baca juga: Bilang TNI Seperti Gerombolan, MKD Besok Panggil Effendi Simbolon

Proses perbaikan dapat dilakukan oleh partai politik dengan mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang aksesnya kembali dibuka oleh KPU.

Ada banyak faktor, seperti kata Idham, yang membuat deretan 24 parpol yang sebelumnya berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap ini masih memasuki kategori BMS.

Adapun faktor-faktor tersebut seperti kegandaan data, hingga informasi dokumen yang tidak terbaca jelas di dalam Sipol.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 14 September 2022: 21 Pasien Meninggal, 3.938 Orang Sembuh, 2.799 Positif

Idham mengatakan, ada banyak faktor yang membuat deretan parpol masih masuk kategori BMS.

"Mulai dari parpol ada yang operator Sipol lupa mengunggah SK Kemenkum HAM, lupa ya."

"Terus lupa menginput tanggal isian SK," ungkap Idham.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Identitas Hacker Bjorka Teridentifikasi, Polri Bilang Tim Gabungan Masih Bekerja

Tidak hanya itu, ada juga kendala seperti data rekening parpol yang bersifat individu, bukan kelembagaan.

"Terus ada rekening parpol yang tidak jelas atau sulit dibaca oleh operator Sipol, dan itu menimbulkan keraguan bagi operator Sipol."

"Menimbulkan keraguan bagi operator sipol untuk menyatakan bahwa ada rekening parpol yang tidak jelas terbaca, yang membuat verifikator administrasi untuk menentukan apakah benar itu rekening partai politik atau bukan," beber Idham. (Mario Christian Sumampow)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved