Peretasan Data

Politisi Gerindra Sebut Johnny G Plate Ganti Nomer HP dari Amerika, Panik Data Pribadi Dicuri Bjorka

Fadli Zon mengatakan Johnny G Plate sekarang ganti nomer HP, karena data pribadi diretas hacker Bjorka.

Editor: Valentino Verry
Istimewa
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Jhonny G Plate, kini memakai nomer HP baru akibat diretas. Nomer HP itu dari Amerika, bukan nomer vendor Indonesia. 

"Kan artinya tidak ada kepercayaan juga kalau pakai +62. Kalau Kominfo saja pakai nomor Amerika bagaimana rakyat?" imbuh politikus Gerindra itu.

Fadli juga heran bahwa ada perorangan atau kelompok tak berinstitusi seperti Bjorka bisa meretas data pribadi pejabat negara dengan sangat mudah.

Sebab itu, ia menekankan pemerintah khususnya Kemenkominfo harus evaluasi.

Anggota DPR RI, Fadli Zon, mengungkap fakta Menkominfo ganti nomer HP akibat diretas Bjorka.
Anggota DPR RI, Fadli Zon, mengungkap fakta Menkominfo ganti nomer HP akibat diretas Bjorka. (Warta Kota/Indri Fahra Febrina)

"Harusnya institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab. Itu kan mempermalukan. Masa satu atau beberapa hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang penting dalam institusi? Harus ada evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi," ungkapnya.

"Ironisnya netizen kita mayoritas dukung. Ini something wrong. Berarti harus ada evaluasi kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya," kata Fadli.

Ia pun mengakui bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang akan disahkan di DPR bisa menjadi salah satu antisipasi kebocoran data.

Namun menurutnya pemerintah seharusnya bisa mengatasi persoalan hacker seperti Bjorka tanpa adanya RUU PDP.

"Ya sistem (dikuatkan). Kalau dulu perang fisik sekarang cyber war, harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu aja? Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," terangnya.

"Memang argumentasinya bisa saja dari UU PDP yang sekarang ini sedang difinalisasi oleh Komisi I bersama pemerintah. (Tapi UU) PDP pencegahan. Seharusnya tanpa itu kita bisa lindungi data pribadi. Pemerintah harus lindungi," kata dia.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved