Ibu Kota Pindah
Yusril Ihza Mahendra: Swasta Bakal Terlibat, Kalau BUMN yang Bangun IKN Nanti Ndak Jadi-jadi
Yusril mengaku dimintai pendapat tentang aspek legalitas pelibatan swasta dalam pembangunan IKN
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membahas soal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
“Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN."
"Ya jadi apa yang kita bisa bantu. Beliau masalah apa namanya, percepatan IKN ini supaya bisa jalan."
"Karena menyusul pembicaraan hampir enam bulan lalu, pada waktu itu juga masalah IKN,” tutur Jokowi.
Yusril mengaku dimintai pendapat tentang aspek legalitas pelibatan swasta dalam pembangunan IKN. Ia diminta Jokowi berbicara dengan Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono.
“Tapi memang Pak Presiden membicarakan masalah legal aspeknya, kan semua peraturan UU sudah tersusun ya, baik UU maupun PP."
Baca juga: Lantik Pengurus Baru, Ketua DPP AAI Desak DPR Segera Sahkan RKUHAP dan RKUHP
"Kalau ada hal-hal lebih detail-detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting, mungkin saya bisa membantu,” tuturnya.
Yusril mengatakan, sulit membangun kota tanpa melibatkan swasta. Namun, di satu sisi, swasta menyadari pembangunan perkantoran IKN akan dilakukan oleh BUMN.
Oleh karena itu, swasta akan terlibat dalam pembangunan kawasan pemukiman dan komersial.
Baca juga: Ferdy Sambo Bantah Ikut Tembak Brigadir Yosua, Kuasa Hukum: Akan Diuji di Persidangan
“Supaya Ibu kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta."
"Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yang dibangun oleh pihak swasta, dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat.”
“Jadi kalau BUMN bangun kota baru nanti ndak jadi-jadi."
"Tapi kalau BUMN membangun kompleks pemerintahan itu memang sudah tugasnya,” beber Yusril. (Taufik Ismail)
Penghapusan Wali Kota dan Bupati Berpotensi Menurunkan Pelayanan Publik di Jakarta |
![]() |
---|
Legislator DKI Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Penghapusan Walkot dan Bupati Harus Pakai Kajian |
![]() |
---|
PKS Tolak Wacana Presiden yang Hapus Jabatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta |
![]() |
---|
EMPAT Skenario Pemindahan ASN ke IKN, dari 1.971 Hingga 100 Ribu Orang |
![]() |
---|
Yakin Ibu Kota Masih di Jakarta pada 2024, Legislator PDIP: Saya Berani Potong Leher |
![]() |
---|