Pemilu 2024

Bawaslu Tolak Laporan Partai Pelita dan Partai IBU, KPU: Tegaskan yang Kami Lakukan Sesuai Aturan

Putusan ini dibacakan setelah Bawaslu sebelumnya memeriksa laporan para pelapor dan menghadirkan saksi dari kedua pihak, serta pemeriksaan bukti.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak laporan Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU), soal dugaan pelanggaran administrasi tahapan Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak laporan Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU), soal dugaan pelanggaran administrasi tahapan Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan ini disampaikan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu, Jumat (9/9/2022).

"Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Rahmat Bagja, Ketua Majelis Pemeriksa sekaligus Ketua Bawaslu.

Putusan ini dibacakan setelah Bawaslu sebelumnya memeriksa laporan para pelapor dan menghadirkan saksi-saksi dari kedua pihak, serta pemeriksaan bukti.

Bawaslu menyatakan KPU selaku terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi. KPU dinilai sudah melaksanakan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai peraturan.

"Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan."

Baca juga: Polri Diminta Jelaskan Dugaan Tiga Kapolda Terlibat di Kasus Ferdy Sambo Agar Tak Muncul Asumsi Liar

"Bahwa tindakan terlapor dalam memproses pendaftaran Partai Pelita sebagai calon peserta Pemilu 2024, telah sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Bagja.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, putusan Bawaslu ini semakin menegaskan apa yang dilakukan pihaknya dalam menjalankan tahapan pemilu, sesuai aturan perundang-undangan.

"Pada hari ini ingin menegaskan bahwa apa yang kami lakukan dalam proses pendaftaran parpol mulai 1 sampai 14 Agustus 2022 ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku."

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I DPR: Masa Jabatan Panglima TNI Bisa Diperpanjang Asal Presiden Menghendaki

"Khususnya PKPU Nomor 4 Tahun 2022 beserta Keputusan KPU RI, berkenaan dengan teknis pendaftaran parpol," terang Idham kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).

Atas putusan ini, KPU berharap putusan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bawaslu untuk laporan lainnya, bisa terus mempertegas KPU telah sesuai jalur.

"Mudah-mudahan putusan yang ke depan akan dibacakan oleh Bawaslu itu semakin mempertegas, bahwa kami telah melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan benar dalam pelaksanaan pendaftaran parpol calon peserta pemilu," harapnya. (Danang Triatmojo)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved