Kenaikan Harga BBM

Giliran Buruh di Karawang Turun ke Jalan Memprotes Kenaikan Harga BBM, Ancam Lakukan Mogok Massal

Koordinator Aksi Suparno mengtakan, kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat, khususnya pekerja di tengah kondisi pandemi seperti sekarang

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Ratusan buruh tergabung dalam Aliansi Buruh Pangkal Perjuangan melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor bupati dan DPRD Karawang, pada Jumat (9/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG---- Ratusan buruh tergabung dalam Aliansi Buruh Pangkal Perjuangan melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor bupati dan DPRD Karawang, pada Jumat (9/9/2022).

Mereka meminta agar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar untuk mengeluarkan surat dukungan atas tuntutan para buruh tersebut.

"Kami mendesak Pemkab dan DPRD Karawang mengeluarkan surat berupa dukungan atas tuntutan para buruh. Jika tidak kami akan terus aksi tiap hari," kata Ketua DPC FSP TSK SPSI (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Karawang, Dion Untung Wijaya, pada Jumat (9/9/2022).

Dion menjelaskan, selain penolakan kenaikan BBM.

Baca juga: Saat Marak Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Pria di Cirebon Ini Nekat Membakar SPBU, Petugas Panik

Baca juga: Seharian Jokowi Ada di Bogor saat Mahasiswa Kepung Istana, Heru Bantah Presiden Menghindari Pendemo

Ada sejumlah tuntutan lain, diantaranya cabut dan batalkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunnya, dan naikkan upah pekerja tahun 2023 sebesar 10 sampai 20 persen.

"Kami juga ancam mogok massal bila tuntutan mereka tidak dipenuhi," ucapnya.

Sementara Koordinator Aksi Suparno mengtakan, kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat, khususnya pekerja.

Padahal rakyat, kata dia, baru saja diterpa pandemi Covid-19.

"Hampir 3 tahun kita kena musibah, tiba-tiba BBM dinaikkan," kata Suparno di sela aksi.

Selain pembatalan harga BBM, buruh juga menuntut pencabutan Omnimbus Law dan kenaikan upah minimum 2023 sekitar 10 - 20 persen.

Baca juga: Istana Janji Temui Pendemo, Jokowi Malah Ketahuan Pulang Lewat Pintu Belakang, Begini Pembelaannya

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved