Berita Video

VIDEO Kombes Agus Nur Patria Resmi Dipecat Terkait Kasus Sambo

Sidang kode etik memutuskan untuk memecat eks Kaden A Ropaminal Divpropam Polri, Kombes Pol Agus Nur Patria (ANP) secara tidak hormat.

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Fredderix Luttex

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU - Sidang kode etik memutuskan untuk memecat eks Kaden A Ropaminal Divpropam Polri, Kombes Pol Agus Nur Patria (ANP) secara tidak hormat.

Agus Nur Patria dianggap terlibat melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Sidang itu digelar oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung TNCC, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak Selasa (6/9/2022) pagi.

Kemudian diskors dan dilanjutkan pada Rabu (7/9/2022) siang sekitar pukul 13.00 dan baru rampung sore hari ini.

Sidang etik terhadap Agus Nur Patria berlangsung kurang lebih selama 18 jam.

Adapun sanksi yang dijatuhkan berkaitan dengan penahanan.

Sanksi berikutnya berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca juga: Sidang Etik Kombes Agus Nur Patria Ditunda untuk Lakukan Pendalaman Berbagai Macam Bukti

"Hasil keputusan sidang kode etik diputuskan bahwa sanksi etik perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu.

"Lalu sanksi administratif, penempatan khusus selama 28 hari, dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari kepolisian," sambung Dedi.

Dalam sidang etik tersebut, sebanyak 14 orang memberikan kesaksiannya.

Baca juga: Peran Kombes Agus Nur Patria Halangi Penyidikan, Rusak CCTV Hingga Mufakat Jahat dengan Ferdy Sambo

Di antaranya 13 orang hadir langsung, sedangkan 1 orang dari Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

"Kenapa cukup panjang? Karena saksi banyak 14 orang. 13 hadir langsung, 1 orang Brigjen HK dari Mako Brimob," kata Dedi.

Meski begitu atas keputusan tersebut, Agus Nur Patria menggunakan haknya untuk banding.

Baca juga: Bersidang Selama 18 Jam, Komisi Kode Etik Polri Pecat Kombes Agus Nur Patria Secara Tidak Hormat

"Pelanggar ANP mengajukan banding. Banding juga diatur dalam Perpol. Itu hak yang bersangkutan," ujar Dedi.

"Proses banding tetap diproses oleh komisi banding yang dibentuk oleh Karo Wabprof," lanjutnya. (m31)

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved