Berita Kriminal

23 Koruptor Bebas Bersyarat Disebut Pengamat Hukum Sudah Sesuai Prosedur: Undang-undang Baru 22/2022

Adanya puluhan koruptor bebas bersyarat itu, ditanggapi langsung Pengamat Hukum Leopold Sudaryono.

Editor: Panji Baskhara
Time
Ilustrasi: Pengamat Hukum sekaligus Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) akui, sejumlah koruptor bebas bersyarat sudah sesuai undang-undang baru. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Adanya 23 koruptor bebas bersyarat menjadi sorotan masyarakat Indonesia saat ini.

Adanya puluhan koruptor bebas bersyarat tersebut, ditanggapi langsung Pengamat Hukum Leopold Sudaryono.

Ia yang juga Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) akui, para koruptor bebas bersyarat sudah sesuai prosedur.

Sesuai prosedur, kata dia, sudah berdasarkan dari Undang-undang (UU) baru 22/2022.

Baca juga: Alasan Ketua Umum PP HIMMAH Minta Kejagung Bekerja Keras Memburu Koruptor Surya Darmadi alias Apeng

Baca juga: Gerakan Bersihkan Jakarta dari Koruptor Formula E, Pendemo Ini Gelar Teatrikal di depan Gedung KPK

Baca juga: Diberitakan Punya Hubungan dengan Koruptor, Psikis Kamasean Matthews Sempat Terganggu

"Sudah sesuai Undang-undang (UU) 22/2022," ujarnya Leopold Sudaryono melalui gawai, pada Rabu (7/9/2022).

Ia mengungkapkan, Napi dibebaskan lebih awal karena pemberian dua hak.

"ada hak remisi dan hak pembebasan bersyarat," katanya.

Ia menyebut, besaran remisi tersebut beragam dan cukup besar.

Karena di pemasyarakatan sendiri untuk mengatasi masalah over kapasitas memberlakukan tiga remisi.

Yakni, remisi umum, remisi khusus dan remisi kemanusiaan serta remisi tambahan.

"Remisi umum diberikan saat 17 Agustus, remisi khusus diberikan saat hari besar keagamaan dan remisi kemanusiaan diberikan karena narapidana berusia lanjut (75 tahun) atau sakit berkepanjangan," jelasnya.

"Untuk remisi tambahan diberikan kepada narapidana yang berjasa bagi negara (aktif membantu dapur di lapas)," imbuhnya.

Dengan masa tahanan di atas enam tahun, ujar dia, seorang narapidana bisa dapat pembebasan bersyaratnya.

Dan secara normatif, pemberian PB kepada narapidana kasus korupsi sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved