Alasan Pendemo Minta Presiden Jokowi Copot Suharso Monoarfa dari Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas

WARTAKOTALIVE.COM - Suharso Monoarfa dikabarkan telah diberhentikan dari jabatannya, yakni sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Belum selesai sampai disitu, kembali sejumlah massa berdemo dan menyerukan nama Suharso Monoarfa.

Sekelompok massa dari para santri ini berdemo di depan Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/9/2022).

Mereka minta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut jabatan Suharso dari Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Baca juga: Suharso Monoarfa Ternyata Sudah Lama Ingin Mundur dari Jabatannya Sebagai Ketua Umum PPP, Kenapa?

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Eksistensi Suharso Monoarfa Dinilai Mengancam Partai Persatuan Pembangunan

Baca juga: Disebut Melecehkan Ulama, Salim Kecam Isi Pidato Suharso Monoarfa: Tidak Pantas Bicara Seperti Itu

“Kami sangat apresiasi PPP yang berani pecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP."

"Terlepas dari itu masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” ujar Koordinator Aksi Guntur Harahap.

Guntur Harahap menilai, pernyataan Suharso Monoarfa beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri, terkait pernyataannya soal 'Kyai Amplop'.

"Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk usut tuntas kasus tersebut" ungkapnya.

Sudah Lama Ingin Mundur

Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Suharso Monoarfa diberhentikan sudah berdasarkan dari hasil rapat pimpinan Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

Sebelum ada keputusan, Suharso Monoarfa diketahui memang sudah berkeinginan mundur dari kursi nomor satu di partai berlambang ka'bah tersebut.

Arsul Sani, sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP, mengungkap, Suharso Monoarfa sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan eks ketua umum M Romahurmuziy alias Romy.

Suharso lanjut Arsul juga sudah berbicara empat mata dengan Mardiono sebelum dikukuhkan menjadi Plt Ketua Umum PPP.

"Beliau (Suharso) itu ingin (mundur) karena beliau (Suharso) sendiri kemarin waktu bicara baik dengan Pak Mardiono (Plt Ketum PPP) maupun dengan Pak Romy itu memang sudah ingin mengundurkan diri," kata Arsul saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, DPR, Senin (5/9/2022).

Selain keinginan pribadi Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mundur dari jabatan ketua umum, Arsul sebut memang di internal partai kondisi sedang tegang.

Atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Tinggi PPP akhirnya menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) partai di Serang, Banten.

"Yang dikehendaki Majelis Partai agar ada pemberhentian, yang dikehendaki oleh Mukernas DPW, DPW itu ada realokasi reorganisasi, nah kan ketemunya sama," tutur Arsul.

Arsul Sani lalu memastikan tidak ada kerenggangan atau bahkan perpecahan di dalam kubu PPP usai Majelis Tinggi Partai memutuskan mengganti Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai.

Arsul menegaskan, penggantian pucuk pimpinan PPP tersebut ditetapkan berdasarkan diskusi internal partai yang memang sudah lama dilakukan.Bukan atas adanya perpecahan antara para pengurus partai.

"Jadi jangan dibayangkan PPP pecah. PPP terbelah. InshaAllah tidak. Karena ini adalah hasil diskusi panjang di internal partai," kata Arsul.

Diskusi itu didasari karena, para kader dan pengurus PPP merasa kesatuan PPP di bawah kepemimpinan Suharso belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Hal itu didasari kata dia, karena Suharso juga turut menjabat sebagai Menteri Bappenas.

Sehingga tidak fokus merawat partai.

Oleh karenanya, muncul kesepekatan para kader agar pimpinan PPP tidak merangkap jabatan lain.

"Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui," ucapnya.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan akui para pimpinan majelis berkesimpulan terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa pribadi dengan masyarakat Indonesia.

Terlebih masyarakat yang dimaksud yakni pemilih dan simpatisan PPP atau bisa dikatakan umat yang mendukung eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Akhirnya setelah melakukan pertemuan atau rapat antara tiga pimpinan Majelis Tinggi Partai di Bogor akhirnya disepakati pemberhentian tersebut.

Adapun agenda itu digelar pada 2-3 September 2022.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata dia.

Terkait dengan keputusan ini, Majelis Tinggi PPP kata Usman minta kepada seluruh jajaran pengurus untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.

Ia juga mengimbau kepada para pengurus untuk melanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud.

"Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiin," ujar Usman.

KPU Baru Dengar

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan belum mendapat pemberitahuan resmi soal penggantian ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Diketahui, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya.

Ketua Majelis PPP, Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketum PPP.

"KPU baru mendengar dari media sehingga nanti KPU akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Hasyim menerangkan bahwa KPU berpegang pada Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait kepengurusan DPP PPP.

Saat ini KPU tengah melakukan tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024.

Sehingga jika ada perubahan di tengah proses tersebut, maka PPP punya kesempatan pada masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan yang berlangsung pada 15- 28 September 2022, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Partai Politik Peserta Pemilu.

"Sehingga kalau pun ada perubahan SK Kemenkumham tentang susunan pengurus DPP PPP, nanti kesempatannya pada saat masa perbaikan dokumen kalau kemudian ada perubahan kepengurusan," terang Hasyim.

KIB Fokus

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi sebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan terus berkonsolidasi menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Viva akui hal tersebut setelah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"KIB akan terus berkonsolidasi menyongsong persiapan pemilu presiden 2024," kata Viva.

Ia berharap pemberhentian Suharso tak berdampak terhadap kekompakan KIB, yakni PAN, PPP, dan Golkar.

"Semoga tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kekompakan KIB," ujarnya.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal terganggu menuju pemilihan umum (pemilu) 2024.

Hal itu menanggapi pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.

Ujang menyebut, berbagai hasil survei mengungkapkan PPP tak lolos ke Senayan pada pemilu 2024.

Namun, dengan adanya pemberhentian Suharso Monoarfa dipastikan akan menggangu konsolidasi jelang pemilu.

"Tentu ini mengganggu konsolidasi persiapan PPP di dalam menghadapi pemilu itu dalam konteks untuk bisa menembus dan lolos ke Senayan lagi," kata Ujang.

Ujang berharap Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Ia sarankan agar ketua umum baru bisa melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus PPP guna lolos Senayan di pemilu 2024.

"Itu yang harus dibangun oleh ketua umum atau pengurus yang baru. Tapi kalau konflik itu berlarut-larut ini yang berbahaya bagi PPP," ujarnya.

Suharso Monoarfa Mengaku Masih Menjabat Sebagai Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa menyebut dirinya masih Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia pun menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang lengserkan dirinya dari kursi ketua umum dan digantikan Muhammad Mardiono.

"Begini-begini, saya masih ketua umum. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan” kata Suharso di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Suharso Monoarfa mengatakan tidak ingin ada perpecahan lagi di internal PPP.

Ia akui hal itu dalam video yang beredar di media yang telah dikonfirmasi diambil dalam acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (6/9/2022) pagi.

"Kita tidak ingin konflik lagi. Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi, minggir,” kata Suharso.

Suharso menyebut juga bahwa dirinya masih sah sebagai Ketum PPP.

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan."

"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan pernyataan Suharso Monoarfa.

Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.

Menteri PPN/Bappenas ini akui telah berikan kesempatan untuk bertabayun ke pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum.

"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.

Dalam kesempatan itu, Suharso Monoarfa juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tidak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," pungkas Suharso Monoarfa.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu telah dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan.

"Ya betul (telah dicopot),” ucap Usman pada Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Melalui keterangannya, Usman jelaskan, pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso Monoarfa pada 30 Agustus 2022.

Dalam penjelasannya, pimpinan majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia.

Dimana yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP, atau boleh dikatakan umat yang sayang dan peduli pada eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Kemudian, tiga pimpinan majelis meminta pendapat hukum dari mahkamah partai apakah langkah tersebut telah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Serta meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas ketua umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut,” paparnya.

Usman menyampaikan, Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Proses itu berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

"Menghasilkan ketetapan memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” katanya.

Tak Ingin Ada Dualisme, Sekjen PPP: Kami Yakin Bang Suharso dan Pak Mardiono Bisa Selesaikan Ini

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi bicara soal upaya musyawarah dan prinsip saling menghargai satu sama lain saat menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal partai.

Dia berharap persoalan ini tidak sampai merembet ke dualisme kepengurusan PPP.

"Saya akan terus mendorong perbedaan-perbedaan ini bisa didudukkan bersama dan tidak berujung pada konflik yang semakin merusak konsolidasi partai apalagi sampai muncul dualisme kepengurusan," ujarnya dalam keteranganya, Selasa (6/9/2022).

Dikatakan Arwani, seharusnya Rapat Harian DPP dan Mukernas yang digelar pada akhir pekan lalu bisa menunggu kehadiran Ketua Umum Suharso Monoarfa.

Diketahui, saat itu Suharso sedang berada di pesawat dari Paris menuju Jakarta seusai kunjungan kerja.

"Beliau mendengar adanya keinginan rapat itu via telepon dan WA dan minta ditunda satu hari, karena perjalanan membutuhkan waktu 17 jam," kata Arwani.

Arwani mengaku menerima informasi soal rapat tersebut secara mendadak.

Saat itu Arwani sedang melakukan kegiatan di Yogyakarta dan menyebut hal tersebut amat tidak lazim.

Arwani lalu membahas soal konflik dan dualisme kepengurusan sebelumnya

Ketika itu, konflik dan dualisme diakuinya menguras energi seluruh kader dan alat kelengkapan partai yang memberi dampak konkret terhadap perolehan suara dalam Pemilu 2019 lalu.

"Konflik sama sekali tidak memberi dampak positif bagi partai, tapi jelas merusak konsolidasi partai. Ingat bahwa 39 kursi turun menjadi 19 kursi di Pemilu 2019 adalah buah dari konflik selama 3 tahun dari 2014 sampai 2016," tegasnya.

"Kami yakin Bang Suharso dan Pak Mardiono merupakan senior partai yang cukup dewasa dalam menyelesaikan dinamika saat ini. Insyaallah ada jalan keluar yang baik buat partai," pungkas Arwani.

(Wartakotalive.com/CC/TribunNetwork/FER/RIZ/WLY/SerambiNews.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Suharso Monoarfa Ternyata Sudah Ingin Mundur Sejak Lama Sebelum Diberhentikan PPP, Ini Alasannya" dan di SerambiNews.com "Suharso Monoarfa: Saya Masih Ketua Umum PPP, Yang Tidak Mau Konsolidasi Minggir"