Kenaikan Harga BBM

Harga BBM Naik, Subsidi Transportasi Online Dianggap Kurang Tepat karena Hanya Untungkan Aplikator

Menurut Djoko Setijowarno, kenaikan harga BBM sesungguhnya peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
dok. Pertamina
Ilustrasi: Pengemudi transportasi online mengisi bahan bakar Pertamax. Langkah pemerintah yang akan memberikan subsidi bidang transportasi online dinilai kurang tepat 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Subsidi untuk transportasi online imbas kenaikan BBM bersubidi dianggap kurang tepat. Bahkan pendelegasian anggaran subsidi transportasi umum ke daerah dinilai rawan penyelewengan.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah daerah diminta menyisihkan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk susidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan.

Sektor transportasi akan diberikan untuk bantuan angkutan umum, ojek online dan nelayan.

Kata dia, subsidi itu rawan disalahgunakan jika diberikan kepada pengemudi online, karena basis data mereka tidak ada. Hingga sekarang, pemerintah tidak memiliki data jumlah driver online karena tidak diberikan oleh aplikator.

Baca juga: Jokowi Naikkan Harga BBM, Biaya Jasa Angkutan Logistik Langsung Naik 25 Persen 

“Transportasi online bisnis gagal karena driver (pengemudi) nya kerap mengeluh dan demo,” ujar Djoko berdasarkan keterangannya pada Senin (5/9/2022).

Menurut dia, angkutan umum penumpang semakin berkurang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau sejak 2012 lalu.

Bahkan angkutan pedesaan, angkutan kota dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) cukup banyak yang hilang.

Baca juga: Fahri Hamzah: Pencabutan Subsidi BBM Tidak akan Pernah Diterima Rakyat Sampai Kiamat

Selain itu, banyak kota sudah tidak memiliki angkutan perkotaan, karena tergerus dengan sepeda motor. Risikonya angka kecelakaan makin bertambah dan konsumsi BBM juga pasti bertambah.

“Belum lagi kemacetan dan polusi udara meningkat sejalan dengan bertambahnya kendaraan bermotor,” kata Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini.

Karena itu dia memandang, sebaiknya subsidi tidak diarahkan untuk angkutan berbasis online atau ojek daring, karena pemberian subsidi dinilai hanya akan menguntungkan aplikator.

Baca juga: Massa HMI Penuhi Kawasan Patung Kuda, Tolak Harga BBM Naik hingga Desak Jokowi Pecat Sri Mulyani

Sementara pengemudi ojek online sebagai mitra tidak akan merasakan peningkatan pendapatannya karena tergerus oleh potongan-potongan fasilitas aplikasi yang sangat besar.

“Dari catatan, pendapatan ojek daring rata-rata masih sebatas kurang dari Rp 3,5 juta per bulan. Hal ini tidak sesuai dengan janji para aplikator angkutan berbasis daring pada tahun 2016 yang mencapai Rp 8 juta per bulan,” imbuhnya.

Kata dia, kenaikan harga BBM sesungguhnya peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang.

Sebaiknya harga BBM bersubsidi untuk angkutan umum yang berbadan hukum tidak perlu naik. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved