Kenaikan Harga BBM

Ekonom Senior Sebut Subsidi BBM Lebih Baik Diberikan ke Orang Membutuhkan Demi Mencegah Moral Hazard

Ekonom Senior Indef Aviliani menilai subsidi BBM akan lebih tepat diberi ke orang yang membutuhkan, ketimbang ke barang guna mencegah moral hazard.

Editor: Panji Baskhara
Tribunnews/Abdi Ryanda Shakti
Ekonom Senior Indef Aviliani menilai subsidi BBM akan lebih tepat diberi ke orang yang membutuhkan, ketimbang ke barang guna mencegah moral hazard. Foto: SPBU Pertamina di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pasca-kenaikan harga BBM, Sabtu (3/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM - Kenaikan harga BBM bersubsidi ditanggapi oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani.

Aviliani menilai subsidi BBM akan lebih tepat diberikan ke orang yang membutuhkan, ketimbang ke barang untuk mencegah terjadinya moral hazard (risiko moral).

Hal itu ditanggapi Aviliani dalam Rilis Survei Nasional LSI: "Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024" yang dipantau secara daring, Minggu (4/9/2022).

"Ketika subsidi BBM diberikan dan tidak ada batas dan penggunanya, pada akhirnya terjadilah moral hazard yang menyebabkan kelangkaan di mana-mana," katanya.

Baca juga: Waspada Melintasi Istana Negara, PB PMII Gelar Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM Siang Ini

Baca juga: Kenaikan BBM, Harga Cabai di Pasar Induk Kramat Jati Ongkosnya Naik Rp 200 per Kg

Baca juga: Bikin Susah Warga Depok, Farida Rachmayanti Minta Pemerintah Tinjau Ulang Harga BBM Naik

Selain tak adanya pengawasan dari pemerintah, Pertamina sendiri tidak bisa mengawasi konsumsi BBM bersubsidi.

Menyebabkan, jatah BBM bersubsidi yang hanya 23 juta kiloliter membengkak jadi 29 juta kilo liter dan membebani anggaran negara.

"Makanya sebaiknya subsidi memang ke orang, karena artinya di pasar jauh lebih sama harganya."

"Seperti sekarang, sejak kenaikan tanggal 3 September 2022, harga di SPBU tidak ada bedanya"

"Sehingga orang tidak antre di salah satu SPBU saja yang ada subsidinya karena disparitasnya makin kecil," ujarnya.

Menurut Aviliani, kebijakan memberikan subsidi ke barang tidak boleh lagi dilakukan di masa mendatang.

"Ini pengalaman yang menurut saya dari beberapa presiden, pengalaman yang sama itu dilakukan. Nah ini tidak boleh dilakukan lagi, sebaiknya memang ke orang saja," katanya.

Dalam hal ini, Aviliani apresiasi langkah pemerintah yang lebih dulu berikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM sebelum mengumumkan kenaikan harga BBM.

"Pemerintah sudah benar kemarin, kasih BLT dulu, baru kemudian harga naik. Oleh karena itu, perlu kecepatan dalam menyalurkan BLT agar masyarakat belum mengalami gap (selisih) kenaikan harga (akibat kenaikan BBM)," katanya.

Aviliani memahami piliihan pemerintah untuk naikkan harga BBM bersubsidi untuk bisa menekan pembengkakan APBN.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved