Usulan Pansus Ferdy Sambo, Benny K Harman: Tidak Mungkin, DPR Sekarang Bagian dari Pemerintah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai, pembentukan pansus Ferdy Sambo yang diusulkan Usman Hamid, sangat sulit terwujud.

"DPR sekarang ini adalah pemerintah."

"Jadi usulan-usulan gitu mengasumsikan DPR bukan eksekutif."

Baca juga: Siap Terima Safari Politik Puan di Hambalang, Dasco: Sayang Sekali Kalau Enggak Coba Berkuda

"DPR sekarang ini, periode Presiden Jokowi, DPR adalah bagian dari eksekutif," kata Benny dalam diskusi publik bertajuk 'Membangun Pengawasan Demokratis Polri: Kematian Yosua dan Perkara Sambo', Kamis (1/9/2022).

Menurutnya, saat ini hanya dua fraksi yang tidak bergabung di pemerintahan.

"Jadi usulan itu menurut saya tidak mungkin dilaksanakan, ya tidak mungkin, apalagi sekarang fraksi dari sembilan fraksi, hanya dua fraksi yang di luar pemerintahan."

Baca juga: Ada Perintah Cuci Baju untuk Hilangkan Sisa Tembakan Usai Pembunuhan Brigadir Yosua

"Kalau hanya usulkan, setiap saat bisa kita usulkan," tutur Benny.

Politisi Partai Demokrat itu justru meminta pengawalan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dilakukan oleh masyarakat.

Baginya, kekuatan publik yang begitu besar, bisa membuat Presiden Jokowi memberikan atensi langsung.

Baca juga: Penjajakan Merapat ke KIB, Setelah Golkar, PSI Bakal Bertemu Elite PAN dan PPP

"Yang terjadi pada kasus Sambo ini adalah revolusi hukum tanpa pemimpin, revolusi yang menekan Presiden sekalipun untuk memerintahkan bawahannya, yaitu Kapolri, agar kasus ini dibuka seterang-terangnya," paparnya.

Sebelumnya, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengusulkan Komisi III DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang fokus pada isu judi online dan dugaan kasus lainnya yang melibatkan Ferdy Sambo. 

"Karena problemnya bukan lagi sekadar problem hukum kriminal, yaitu pembunuhannya, tetapi juga kelembagaan yang bersifat struktural."

"Maka tidak ada salahnya jika DPR, Komisi III, menjajaki pembentukan panitia khusus," kata Usman Hamid dalam diskusi publik bertajuk 'Membangun Pengawasan Demokratis Polri: Kematian Yosua dan Perkara Sambo', Kamis (1/9/2022).

Menurut Ketua Dewan Pengurus Public Virtue itu, pembentukan pansus bertujuan melihat secara lebih jelas terkait dugaan pidana yang menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Dia menduga ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pengusutan kasus tersebut.

"Harus ada pansus untuk melihat masalah Ferdy ini, bukan sekadar bagaimana penanganan perkara pidana dijalankan."

"Tapi bagaimana dugaan penyalahgunaan kekuasaan terjadi di baliknya," papar Usman. (Reza Deni)