Berita Tangerang

Tak Patuhi UU Desa, 6 Kades di Kabupaten Tangerang Tercatat sebagai Anggota dan Pengurus Parpol

Larangan keterlibatan kepala desa dalam partai politik telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Penulis: Gilbert Sem Sandro | Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
ILUSTRASI Partai politik peserta Pemilu. Sebanyak enam kades di Tangerang tercatat sebagai anggota dan pengurus partai politik 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Sebanyak enam kepala desa (kades) di Kabupaten Tangerang tercatat dalam dalam keanggotaan partai politik (parpol) pada sistem informasi partai politik (Sipol) KPU

Kepala Divisi Humas, Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Zulpikar mengatakan, enam kades tersebut tercatat dalam partai politik sebagai anggota ataupun pengurus partai politik yang terdaftar di KPU Kabupaten Tangerang.

"Ada enam kepala desa di Kabupaten Tangerang yang namanya tercatat di Sipol, ada yang sebagai anggota, ada juga yang masuk kepengurusan partai," ujar Zulpikar kepada awak media, Kamis (1/9/2022).

Dari enam kades itu tercatat sebagai anggota dan pengurus dari partai politik tersebut, empat diantaranya masuk dalam satu partai yang sama, sedangkan dua kades lainnya tercatat di partai politik yang berbeda. 

Baca juga: Polrestro Tangerang Kota Tetapkan 9 Tersangka Kasus Perusakan Portal di Pakuhaji Tangerang

Kendati demikian, ia tidak menyebutkan nama-nama partai politik yang melibatkan enam kades tersebut.

"Ke enam kepala desa itu tergabung dalam partai yang tergolong besar semua, bukan partai yang baru berdiri," kata dia.

Dengan adanya temuan itu, lanjut Zulpikar, pihaknya langsung meminta klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setempat serta parpol terkait. 

Pasalnya, larangan keterlibatan kepala desa dalam partai politik telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Tangerang tidak mengenakan sanksi kepada para kades tersebut.

Baca juga: Detik-detik Kades di Grobogan Digrebek saat Tiduri Istri Tetangganya, Diarak Warga Keliling Kampung

Menurutnya, penindakan terhadap kepala desa yang tercantum dalam kepengurusan partai politik merupakan wewenang DPMPD.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved